Samarinda, IDN Times -Tak hanya kawasan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang kebagian jatah sebagai ibu kota, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) juga demikian. Karenanya, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko 'Jokowi' Widodo lantaran juga memilih Kukar sebagai ibu kota negara baru.
"Kami bersyukur akhirnya Kukar ditetapkan sebagai ibu kota negara. DPRD, Pemkab dan masyarakat Kukar sangat bahagia," ujarnya.
Dengan demikian, tahap selanjutnya ialah Gubernur Kaltim Isran Noor sebagai kepala daerah akan berkoordinasi dengan semua bupati dan wali kota serta wakilnya di kabupaten/kota Benua Etam terkait pemindahan tersebut.
"Terkhusus kawasan yang dekat dengan kedua wilayah tersebut seperti Samarinda dan Balikpapan. Tapi wilayah lain yang menjadi penyangga juga demikian," terangnya.
Rasyid menerangkan, langkah tersebut dilakukan demi mendukung percepatan pembangunan ibu kota negara, mengingat dalam tahapannya membutuhkan waktu tak sebentar sehingga infrastruktur bisa dibangun dengan baik.
"Sudah menjadi kewajiban Pak Gub berkomunikasi dengan semua daerah," tuturnya
Rasyid juga menambahkan, dalam pemindahan ibu kota ke Kaltim maka selain peningkatan infrastruktur pendukung, hal lain yang juga perlu diingat ialah pengembangan sumber daya manusia.
Salah satu langkahnya adalah pembangunan universitas atau institut. Sementara itu untuk bandara, Samarinda dan Balikpapan sudah punya hanya saja dalam prosesnya harus dimaksimalkan.
"Kukar tak perlu bangun bandara juga. Sudah cukup dua daerah (Samarinda dan Balikpapan). Yang penting itu jalur penghubung menuju ibu kota," terangnya.
Terpisah, anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu mengatakan, sebagai warga Kaltim pemindahan ibu kota ke kawasan Kukar dan PPU itu merupakan kabar yang menggembirakan, namun pemerintah harus memperhatikan semua aspek sebelum melakukan pemindahan. Salah satunya adalah izin tambang. Di kawasan Samboja, kata dia, ada perusahaan pemegang izin tambang PKP2B.
"Itu artinya kawasan yang berada di tengah-tengah Kukar dan PPU itu sepenuhnya tak bebas," tuturnya.
Politkus PAN itu menyebut, jangan sampai proses pemindahan ibu kota ini terhambat hanya karena persoalan lahan. Pemerintah Kabupaten Kukar, PPU dan Pemprov Kaltim harus memberikan garansi persoalan serupa tak terjadi, berkaca dari pembangunan jalan tol Samarinda-Balikpapan yang sempat terganjal karena persoalan lahan.
"Persoalan lahan ini momok, jangan sampai bilang iya dan iya, sekalinya belum beres. Ini harus dicermati," pintanya.
Dia menambahkan, pemindahan ini berdampak banyak bagi Kukar maupun PPU. Dia berharap masyarakat tak terpinggirkan karena persoalan pemindahan ibu kota negara ini.
Itu sebabnya, pengembangan sumber daya manusia juga sangat diperlukan. "Saya takut Kaltim hanya jadi penonton. Jadi itu yang harus diperhatikan betul-betul," tutup legislator dapil Kukar itu.