IKN Dibangun dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien

Sehingga lanjutnya, masyarakat juga lebih mudah berpartisipasi dalam kebijakan, mengakses informasi, dan juga mengurus administrasi. Hal ini akan memperkuat citra IKN sebagai kota cerdas.   

Bambang menegaskan, kota cerdas IKN akan menggunakan efisiensi sebagai pijakan utama dalam setiap pengembangan. Sehingga nanti, produktivitas akan maksimal, usaha dan anggaran biaya yang akan dikeluarkan seefektif mungkin.

“Oleh karena itu pemanfaatan teknologi seperti, artificial intelligence, natural language processing, robotic process automation, dan sebagainya, akan banyak diterapkan di IKN.” tutur Bambang.

Sementara itu, Deputi Transformasi Hijau dan Digital OIKN  Mohammed Ali Berawi mengungkapkan, IKN akan menjadi kota cerdas yang dapat menjadi percontohan bagi kota-kota lainnya. 

”Oleh karenanya, rancangan smart governance ini dibuat sedemikian rupa sehingga tata kelola perkotaan nantinya akan lebih mudah dan juga dapat menggerakkan roda ekonomi,” bebernya. 

Menurut Ali, sistem smart governance yang terpusat dan terpadu harapannya dapat meningkatkan transparansi dalam operasi pemerintah sehingga mengurangi birokrasi, menghemat waktu dan biaya operasional. 

”Ada empat solusi atau yang disebut smart feature dalam smart governance yang akan diterapkan di IKN. Mulai dari city management & planning services, digital service for citizen, smart business permit dan smart OIKN,” tutur Ali lagi. 

Senada dengannya, Juru Bicara OIKN Troy Pantouw menambahkan penerapan konsep kota cerdas di IKN akan membuat IKN bukan hanya efisien tapi juga inovatif dan berkelanjutan. Harapannya bahwa partisipasi masyarakat yang tinggal di IKN juga akan semakin meningkat. 

“Total enam domain kota cerdas yang diusung dalam pembangunan IKN, yaitu smart governance, smart transportation and mobility, smart living, smart natural resources and energy, smart industry and human resources dan smart built environment and infrastructure,” urainya. 

Di cetak biru itu, sambungnya, akan ada tiga komponen utama di penerapannya dalam pembangunan, yaitu perangkat lunak atau software untuk mengelola data dan operasi, perangkat keras atau hardware sebagai infrastruktur fisik dan brainware, yaitu orang-orang yang mengendalikan dan mengelola sistem ini.

Ditegaskannya, penerapan teknologi digital dalam pembangunan IKN sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, salah satunya key performance indicators (KPI) Pembangunan.

“KPI Pembangunan sendiri merupakan mencapai peringkat paling tinggi dalam e-government development index dari UN. Dan memperoleh nilai di atas 75 persen dalam hal kepuasan layanan digital untuk aktor bisnis,” pungkas Troy.