IKN Masuki Babak Baru! Jalan 12,2 Km Dibangun, Gedung DPR hingga MA Segera Ditender
Penajam, IDN Times - Tahap kedua pembangunan Ibu Kota Nusantara (2025–2029) resmi dimulai dengan ditandatanganinya kontrak paket peningkatan jalan di KIPP IKN dan perjanjian kerja sama OIKN dengan 26 tenant pada Rabu (11/6/2025).
Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyebut bahwa pembangunan tahap dua ini dikerjakan oleh tiga institusi yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Tahun 2025 ini, pekerjaan fisik di IKN akan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Otorita IKN sendiri," ujar Basuki pada penandatanganan kontrak paket peningkatan jalan di KIPP IKN dan perjanjian kerja sama OIKN dengan 26 tenant di Kantor OIKN, Rabu (11/6/2025).
1. Rincian pembangunan tahun 2025
Basuki menjelaskan, Kementerian PU akan menyelesaikan pekerjaan yang belum rampung dari kontrak tahun sebelumnya, termasuk pembangunan jalan tol dan beberapa ruas jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman fokus menyelesaikan pembangunan 47 tower hunian dan 36 rumah jabatan menteri yang sudah hampir selesai. Kementerian ini juga akan memulai proyek baru berupa rumah susun (rusun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Adapun pekerjaan baru yang dimulai tahun ini akan ditangani oleh Otorita IKN, melalui skema tender baru. "Kalau kementerian tadi melanjutkan pekerjaan tanpa tender ulang, Otorita IKN justru memulai dari awal dengan tender. Salah satunya adalah proyek peningkatan jalan yang sudah kami kontrak hari ini," terang Basuki.
2. Proyek peningkatan jalan di KIPP ditarget tuntas dalam 232 hari
Salah satu proyek besar yang dimulai adalah tujuh paket peningkatan jalan di KIPP sepanjang total 12,2 kilometer. Nilai kontraknya mencapai Rp3,04 triliun. Yang menarik, proyek ini tidak menggunakan skema kontrak tahun jamak (multi-year), melainkan kontrak satu tahun (single year contract).
"Pekerjaan tujuh paket jalan ini harus selesai dalam waktu 232 hari. Ini bukan pekerjaan multi-years, jadi saya mohon perhatian serius dari para penyedia jasa," tegas Basuki.
Lebar jalan yang akan dibangun mencapai 40 meter, dan proyek ini tidak termasuk dalam kategori jalan nasional. Kondisi cuaca juga menjadi tantangan tersendiri. "Di IKN ini hujan bisa terjadi sepanjang tahun. Ini harus diperhitungkan sejak awal dalam metode kerja, jangan sampai jadi alasan keterlambatan," imbuh mantan Menteri PUPR ini.
3. Pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif menyusul
Basuki turut mengingatkan pentingnya menjaga semangat kerja yang tinggi, seperti yang terjadi dua tahun lalu saat IKN dibangun dengan sistem tiga shift kerja.
"Saya harap semangat itu kembali. Ini adalah momen rejuvenasi, menghidupkan kembali semangat pembangunan di IKN," katanya.
Basuki juga menyebut bahwa setelah proyek jalan ini, OIKN akan memulai tender untuk pembangunan gedung legislatif dan yudikatif secara masif, termasuk MPR, DPR, DPD, MA, MK, Komisi Yudisial, serta ribuan unit hunian dan infrastruktur kawasan pendukung.
"Kami dari APBN hanya menyediakan regulasi dan anggaran. Tapi tanpa penyedia jasa, itu semua hanya akan menjadi angka di dalam DIPA. Kitalah yang harus menggerakkannya agar menciptakan lapangan kerja yang sekarang sangat dibutuhkan," tutup Basuki.
