Ikuti Arahan KPK, Bupati PPU Serahkan SK Izin Perkebunan Sawit

Hamdam menjelaskan, kebijakan satu peta merupakan salah satu aksi pencegahan korupsi yang diamanahkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo mendorong Stranas PK Tahun 2019. 

“Pelaksanaan kebijakan satu peta tersebut bertujuan untuk mendorong akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” sebutnya.

Ia berharap rekonstruksi IUP akan mendorong akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di PPU.

"Tentunya ini adalah harapan kita setelah dilaksanakannya rekonstruksi IUP ini, akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten PPU terus semakin terdorong," ucapnya. 

Hamdam menyebutkan, Stranas PK adalah arah kebijakan nasional memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Hal ini dalam rangka melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia termasuk di Kabupaten PPU,” tutur Hamdam.

Ia menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten PPU yang melaksanakan rekonstruksi IUP perkebunan kelapa sawit. 

“Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada  DPMPTSP maupun pihak-pihak terkait lainnya, atas terselenggaranya rekonstruksi ini. Apalagi ini juga sesuai dengan arahan KPK dalam rangka Stranas PK," tegas Hamdam. 

Sementara kesempatan sama, Kepala DPMPTSP Kabupaten PPU Alimuddin MAP dalam laporkan mengatakan, bahwa kegiatan ini juga untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan kepada perusahaan.

Jika IUP yang telah dikeluarkan atau diterbitkan oleh pemerintah, sudah sesuai dengan hak guna usaha (HGU) dan realisasi tanam yang ada di masing-masing lokasi kebun di Kabupaten PPU ini. 

“Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum dalam rangka pemanfaatan ruang, sehingga ke depannya ini betul-betul sudah validasinya dilaksanakan,” tutup Alimuddin.