Jalan Pendekat Jembatan Pulau Balang, Ini Kata Wali Kota Balikpapan
Balikpapan, IDN Times - Setelah mempertimbangkan jalan yang usulan sebelumnya menelan biaya yang cukup besar, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan revisi jalan pendekat jembatan pulau balang di Kawasan Induk Kariangau (KIK). Revisi dilakukan untuk meminimalisir anggaran.
“Mengingat wilayah jalan tersebut ada di Kota Balikpapan, maka Gubernur Isran Noor melimpahkan kewenangan dan penetapan lokasinya ke jalan terdekat kepada Walikota Balikpapan. Jadi Pemkot tugasnya hanya membantu lokasi dan komunikasi kepada masyarakat setempat,” ujar Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Selasa (3/11/2020).
1. Jalan terdekat awalnya telan dana lebih dari Rp3 triliun
Ilustrasi Pembangunan (Dok. IDN Times) Rizal mengatakan, jalan terdekat jembatan pulau balang awalnya 15 Km dan menelan dana sebesar Rp3 triliun rupiah lebih. Nilai ini lebih besar dari proyek pembangunan jembatannya yang hanya Rp1,3 triliun rupiah.
“Sehingga dipandang perlu untuk dilakukan revisi jalan terdekat lain, supaya biayanya bisa ditekan. Dan sejak 20 September lalu, penentuan jalan terdekat diserahkan ke Pemkot Balikpapan, dimana saat ini dalam tahapan survei pengukuran dan lokasi,” ujarnya.
2. Usulkan dibayai pemerintah pusat
IDN Times / dok Gubernur Kaltim Isran Noor, lanjut Rizal, keberatan untuk membiayai proyek tersebut melihat besarnya biaya yang dibutuhkan, sehingga mengajukan permohonan agar pendanaan proyek jembatan yang digagas sejak tahun 2012 tersebut agar dilimpahkan ke pemerintah pusat.
“Awalnya pemerintah provinsi yang membiayai. Tapi karena terlalu berat akhirnya diajukan agar dialokasikan melalui APBN dalam hal ini Kementrian PUPR,” jelasnya.
3. Pemkot juga lakukan sosialisasi ke warga
IDN Times / Hilmansyah Rizal menambahkan,pemerintah kota bukan hanya melakukan penentuan lokasi, tetapi juga melakukan sosialisasi ke masyarakat. Karena di sana selain tanah pemerintah kota, juga ada tanah atas nama perusahaan dan tanah masyarakat.
“Dan memang dari dulu pemkot cuma ditugasi membantu komunikasi, karena APBD kota juga tak mampu membiayai. Tapi masih menunggu pengukuran dan survei. Harusnya bisa selesai secepatnya," tutup Rizal.
