Samarinda, IDN Times- Mengulang trah politik lima tahun lalu, Partai Golkar kembali menjadi penguasa di DPRD Kaltim dengan perolehan 12 kursi atau 253.423 suara. Sebagai jawara pemilu legislatif Kaltim 2019, Partai berlambang beringin ini berhak duduk sebagai nakhoda legislator Karang Paci—sebutan DPRD Kaltim periode 2019-2024.
Lalu, figur mana yang berhak memegang pucuk pimpinan?
Menanggapi itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Kaltim Abdul Kadir mengatakan, berdasarkan rapat pleno penetapan calon anggota legislatif (caleg) terpilih dan partai pemenang Pemilu 2019-2024 oleh KPU Kaltim pada Senin (6/8) kemarin, Golkar masih menjadi pemenang dengan perolehan 12 kursi. Dengan kata lain, Beringin Kaltim mengulang kejayaan lima tahun lalu, yakni 12 kursi sementara pada 2009, 11 kursi.
“Alhamdulillah, kami masih dipercaya rakyat Kaltim. Berdasarkan rapat pleno internal partai, kami sudah memutuskan empat kandidat ketua DPRD Kaltim. Nama-nama itulah yang akan diusulkan ke DPP Partai Golkar di Jakarta,” jelasnya.
Para figur yang diusulkan oleh Beringin Kaltim sudah tak asing bagi warga Benua Etam. Mereka adalah mantan Bupati Kabupaten Berau Makmur HAPK yang juga ketua harian DPD Partai Golkar Kaltim, Ketua DPRD Kaltim petahana M. Syahrun, Ketua DPRD Kutim Mahyunadi dan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim Sarkowi V. Zahry.
“Keempatnya adalah kader terbaik yang kami miliki. Sehingga layak direkomendasikan,” katanya.
Berkas profil serta rekam jejak para kandidat pimpinan legislator Karang Paci itu nantinya akan diserahkan ke DPP Partai Golkar. Harapan Kadir, sebelum pelantikan anggota DPRD Kaltim, September mendatang pusat telah menentukan figur mana yang berhak menduduki kursi pimpinan para dewan.
“Dua hari ke depan saya menghadap (DPP Golkar). Akhir Agustus nama sudah keluar (diputuskan),” terangnya.
Dia berpendapat, Golkar di daerah tak punya hak menentukan figur mana yang duduk di kursi pimpinan DPRD Kaltim. Sepenuhnya itu kewenangan DPP Golkar.
“Tugas kami hanya memberikan nama dan profil rekam jejak,” tegasnya. Lebih lanjut Kadir menerangkan, biasanya rekam jejak itu meliputi latar belakang pendidikan, pengalaman kelembagaan di legislatif maupun eksekutif, dan perolehan suara yang didapatkan sang kandidat pada pileg 2019.
“Nanti akan ada skornya sesuai keputusan partai. Kami harap semua calon menghargai fatsun politik,” sebutnya.
Itu artinya, Kadir meminta tiap kandidat tak berlaku culas dengan melakukan lobi-lobi politik di luar ketentuan partai. "Dinamika boleh saja, etika harus dijaga," pungkasnya.