Kaltim Ajukan Dua Lokasi sebagai Kandidat Ibu Kota Negara yang Baru

30 Jul 2019, 04:00 WIB

Wikipedia/Arief Rahman Saan (Ezagren)

Samarinda, IDN Times- Pemprov Kaltim telah merekomendasikan dua lokasi sebagai pusat pembangunan ibu kota negara yang baru. Pertama, di daerah Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Kedua, di Taman Hutan Rakyat (Tahura) Bukit Soeharto.

Baik PPU maupun kawasan Tahura sama-sama memiliki keuntungan karena dekat dengan infrastruktur pendukung yang ada di Balikpapan ataupun Samarinda. Misalnya saja, di Samarinda sudah ada bandara internasional pun demikian Balikpapan.

Kedua daerah ini juga punya pelabuhan. Belum lagi daerah yang diusulkan jadi ibu kota akan dilalui oleh jalan tol Samarinda-Balikpapan. Meskipun demikian, apakah Kaltim bisa terpilih sebagai ibu kota baru?

"Kita tunggu saja hasilnya dari pusat," ujar Wakil Gubenur Kaltim Hadi Mulyadi, Senin (29/7).

1. Soal ibu kota Kaltim tetap tenang

Wakil Gubernur Kaltim saat menyambut Presiden Jokowi (Dok. Biro Humas Pemprov Kaltim/Istimewa)

Wakil gubernur menyatakan, saat diskusi dengan presiden beberapa waktu lalu, dirinya sempat bertanya mengenai item-item yang harus dipersiapkan oleh Kaltim sebagai calon ibu kota negara.

“Beliau hanya bilang, itu urusan Bappenas saja. Makanya kami tenang saja. Karena memang perintahnya begitu," sebutnya saat ditemui di Kantor Gubernur Kalimantan Timur Senin (29/7).

Dia menegaskan, perlu diingat bagaimanapun juga, memindahkan ibu kota serta jutaan jiwa ke daerah lain itu bukan perkara gampang. Harus dipastikan semuanya terlebih dahulu, tidak bisa main asal pindah. Itu sebabnya analisa dan kajian dari para ahli harus dilakukan lebih dahulu.

2. Gubernur Isran Noor memilih tak komentar terkait keberangkatannya ke Istana Negara pekan depan

zonarelawan.com

Pada Senin (29/7), Pemprov Kaltim diketahui secara khusus mengadakan pertemuan di Ruang Tepian I, Lantai II, kantor Pemprov Kaltim. Agendanya ialah membahas kesiapan Kaltim sebagai ibu kota negara.

Rapat itu bahkan dipimpin langsung Gubernur Kaltim Isran Noor. Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dipanggil pada pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut. Salah satu yang tampak hadir yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kaltim Taufik Fauzi.

Isran yang ditemui usai memimpin rapat memilih menghemat omongan saat ditanya media terkait hasil rapat yang dipimpin. Begitupun saat ditanya rencana pertemuannya dengan Presiden Jokowi, Isran lagi-lagi memutuskan tidak memberikan komentar.

"Tunggu saja hasilnya. Belanda masih jauh," ujar Isran singkat sembari bercanda dan berlalu dari awak media menuju ruang kerjanya.

3. Waspadai wacana pemindahan ibu kota negara sebagai komoditas politik

(Ilustrasi Bukit Soeharto di Kalimantan Timur) ANTARA FOTO

Sementara itu, rencana pemindahan ibu kota negara yang dihembuskan Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo diharapkan tidak hanya sekadar menjadi produk politik. Apalagi hanya sekadar untuk kepentingan pengalihan isu di skala nasional. Demikian dikatakan politikus Partai Golkar Rudi Mas'ud saat bertandang ke Samarinda, Sabtu pekan lalu.

Dia berpendapat, kegiatan seminar nasional tentang kesiapan Kalimantan Timur terhadap pemindahan ibu kota negara di Lamin Etam Samarinda akhir pekan lalu, tidak lantas memberikan sebuah garansi rencana pemindahan ibu kota negara akan direalisasikan.

"Saya sih berharap, wacana pemindahan ibu kota negara ini tidak hanya menjadi komoditas politik. Jangan hanya menjadi janji atau sebatas rencana saja. Tetapi harus benar-benar diwujudkan," katanya.

Pria yang terpilih sebagai anggota DPR RI ini menilai, Kaltim adalah daerah yang paling layak menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Dari aspek lahan, menurutnya, Kaltim tidak perlu diragukan.

"Saya akan mencoba membangun lobi-lobi ke pemerintah pusat melalui Partai Golkar. Jujur saja, kalau Kaltim menjadi ibu kota negara, maka Kaltim akan sangat diuntungkan. Baik ekonomi maupun politik," tandasnya.