Kaltim akan Melanjutkan Pengembangan KEK Maloy di Kutai Timur

Untuk mendukung komitmen Kaltim itu, Gubernur Isran sekaligus meminta pemerintah pusat agar regulasi yang mengatur soal KEK di Kaltim tidak disamakan dengan regulasi untuk provinsi lain. Sebab jika dipaksakan harus sama, pengembangan KEK di Kaltim pasti akan mengalami kesulitan.

“Kalau namanya sudah khusus, maka semestinya tidak berlaku aturan-aturan umum. Kecuali aturan umum yang ada di ketentuan pengembangan KEK itu sendiri,” paparnya.

Saat ini kata Isran, meski KEK MBTK sendiri masih menghadapi banyak kendala, perlahan berbagai masalah sudah bisa diselesaikan. Salah satunya terkait kelembagaan Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP) yang dipercayakan kepada PT MBTK.

Padahal lanjut Gubernur, dari segi fungsi, KEK MBTK sudah berjalan. Terutama dari sisi pelabuhan yang dimanfaatkan oleh PT Palma Serasih Internasional (PSI) dengan nilai ekspor mencapai Rp500 miliar setahun.

PSI sendiri sudah berinvestasi senilai Rp109 miliar di KEK MBTK.

KEK MBTK juga sudah memiliki beberapa investor potensial antara lain PT Samudera Pelabuhan Indonesia untuk pengembangan dan pengoperasian Pelabuhan Internasional Maloy, Posco International dan GS Caltex yang akan membangun refinery biodiesel.

Kemudian ada PT Perkebunan Nusantara III (PT Industri Nabati Lestari) yang akan membangun refinery minyak goreng dan PT Dharma Satya Nusantara yang akan mengembangkan pengolahan dan penimbunan cangkang sawit, pellet kayu pohon kelapa sawit dan refinery produk turunan CPO.

“Sudah ada kegiatan di KEK MBTK Rp500 miliar setahun. Lumayan. Makanya ini harus kita kembangkan dengan terus melakukan pembenahan-pembenahan,” tambahnya. 

Diakuinya, KEK MBTK termasuk yang cukup lama diperjuangkan, tapi terbelakang dalam kemajuannya. Mantan Bupati Kutai Timur ini bersyukur karena persoalan kelembagaan sudah bisa diselesaikan.

“Kedua, masalah fasilitas infrastruktur yang masih terbatas. Misal jalan masuk ke lokasi. Infrastruktur lain seperti listrik, air bersih, telekomunikasi. Kita berharap APBN bisa segera masuk agar KEK MBTK akan lebih mudah menarik minat investor,” tandas Gubernur.

Sementara 4 komitmen yang dibacakan Gubernur Isran Noor sebagai Ketua Dewan KEK MBTK meliputi keyakinan bahwa KEK MBTK akan menjadi media untuk mempercepat pencapaian tujuan transformasi ekonomi melalui percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam terbarukan dan telah tertuang komitmen prinsip pembangunan hijau Kalimantan Timur.

Kedua, Pemprov Kaltim berkomitmen akan tetap mempertahankan dan mengembangkan KEK MBTK hingga tahap operasional dengan penguatan kelembagaan BUPP dengan mengubah PT MBTK menjadi BUMD, serta pembenahan Sekretariat KEK MBTK.

Ketiga, menyelesaikan perizinan untuk operasional pelabuhan dan utilitas yang diperlukan, melanjutkan pembangunan fasilitas di luar dan dalam kawasan yang merupakan kewenangan provinsi. Dan keempat, mengharapkan komitmen pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan akses jalan nasional menuju KEK MBTK, peningkatan kapasitas Pelabuhan, dan infrastruktur lainnya.

Rapat Kerja KEK Tahun 2022 juga dihadiri Plt Sekjen Dewan Nasional KEK Elen Setiadi, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Dirut Perusda MBS Aji Abidharta Hakim dan Direktur PT MBTK Ade Himawan.