Kaltim Jadi Ibu Kota Baru, Pertumbuhan Ekonomi Bakal Meroket

Jika ibu kota negara jadi ditetapkan di Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, Aji Sofyan menekankan proyek pembangunan Jembatan Pulau Balang yang  menghubungkan Balikpapan ke Penajam Paser Utara (PPU) harus segera dibangun dan diselesaikan.

PPU menjadi lokasi potensial dan terdekat dari Tahura Bukit Soeharto untuk tempat tinggal bagi 1,5 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di kantor-kantor kementerian dan BUMN, beserta keluarganya yang dipindah dari Jakarta.

"Akan tumbuh kebutuhan akan properti. Tidak bisa ke Balikpapan karena sudah overload. Akan terjadi eksodus properti ke daerah Penajam yang sekarang masih kosong. Dengan begitu jembatan Pulau Balang sudah harus segera dibangun di 2019-2020 ini," katanya.

Selain itu pemerintah daerah juga harus mempersiapkan saran dan prasarana infrastruktur pendukung pada tahap prarekonstruksi. "Tiga hal yang penting dan tidak bisa ditawar pertama infrastruktur jalan, sudah ada jalan tol jadi sudah memiliki credit point  yang tinggi. Yang belum (infrastruktur untuk) energi listrik dan air bersih," ujar Aji Sofyan.

Menurutnya upaya pemenuhan tenaga listrik dan air bersih sangat vital untuk ibu kota baru dan harus dipersiapkan secara cepat dan mendetail. PLN harus betul-betul mempersiapkan dengan baik pemenuhan kebutuhan listrik untuk ibu kota yang baru. Sementara, permasalahan air dapat diatasi dengan PDAM Balikpapan dan Pemerintah Kota Balikpapan mengambil jalur sumber bahan baku air dari Sungai Mahakam. 

"Kalau lahan otomatis sudah ada (di Bukit Soeharto), cukup 2 PR itu dulu Provinsi Kalimantan  Timur, yaitu listrik dan air bersih," katanya. 

Peluang yang muncul dari pemindahan ibu kota menurut Aji Sofyan ada di berbagai bidang. Salah satunya adalah restoran dan kuliner. Akan ada ribuan usaha kuliner untuk memenuhi kebutuhan konsumsi bagi sekitar 1,5 juta orang yang dipindahkan ke kawasan  sekitar Bukit Soeharto. 

Aji Sofyan menegaskan pentingnya kesempatan untuk para pekerja lokal di berbagai bidang. Serta ada payung hukum dapat dibuat oleh Gubernur Kalimantan Timur, Wali Kota Balikpapan, atau Bupati Kutai Kartanegara terkait mengutamakan pekerja lokal untuk proyek ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur.

"Ini harus dikunci dengan peraturan karena tingkat pengangguran di Kalimantan Timur berada di sekitar 6.4 persen. Masih di bawah rata-rata tingkat pengangguran nasional, tapi secara angka masih ada puluhan ribu orang yang menganggur."

Peraturan ini akan memberikan peluang lapangan kerja terhadap pekerja lokal yang menjadi entry point pertumbuhan ekonomi daerah setempat. "Tingkat pengangguran akan mengecil saya meyakini dari 6.4 persen bisa menjadi sekitar 4 persen. Efek income per capita tumbuh, daya beli meningkat, tingkat kesejahteraan menjadi lebih bagus" kata Aji Sofyan. 

Selain di bidang kuliner, usaha di bidang keamanan dan kebersihan akan maju pesat. Akan banyak tenaga kerja yang akan terserap oleh kantor-kantor kementerian dan BUMN yang dibangun di kawasan Bukit Soeharto.

Juga dari segi tenaga kebersihan, akan ada ratusan peluang usaha cleaning service yang terbuka lebar. Selain itu juga peluang usaha di bidang transportasi baik darat, laut, dan udara juga akan semakin maju karena akan ada banyak orang dari berbagai wilayah di Indonesia akan datang ke ibu kota. Dampak positif lain juga akan terasa pada bidang perhotelan dan pariwisata.

"Dari segi ekonomi akan sangat luar biasa. Kebutuhan tenaga kerja akan signifikan akan menurunkan angka pengangguran, meningkatkan purchasing power parity  (paritas daya beli). Secara luas seluruh Kalimantan akan terkena imbas perkembangan ini," katanya.