Kaltim Terima APBN 2025 Sebesar Rp56,88 Triliun, Ini Alokasi Prioritas
Samarinda, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun 2025 sebesar Rp56,88 triliun. Dana ini terdiri dari Rp18,46 triliun untuk belanja pemerintah pusat di wilayah Kalimantan Timur, dan Rp38,41 triliun untuk transfer ke daerah (TKD).
“Belanja pemerintah pusat di Kaltim akan digunakan untuk mendukung program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan perumahan,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Timur, Sri Wahyuni diberitakan Antara, Selasa (17/12/2024).
Sri Wahyuni menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi TKD 2025 di Aula Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim. Anggaran diarahkan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di wilayah Kalimantan Timur.
1. Sinergi fiskal antara pusat dan daerah
Menurut Sri Wahyuni, transfer ke daerah diharapkan memperkuat sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah guna mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kaltim.
“Kami berharap kebijakan ini bisa menciptakan kegiatan ekonomi baru yang berkelanjutan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya belanja produktif untuk menciptakan pembangunan yang merata. Sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama.
“Kami mengajak semua pihak untuk memperkuat pengawasan anggaran serta memastikan sinergi antarinstansi, demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045,” katanya.
2. Penurunan alokasi TKD sebesar Rp0,67 triliun
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim, M. Syaibani, menyebut adanya penurunan alokasi TKD sebesar Rp0,67 triliun atau 1,71 persen dibandingkan tahun 2024.
Dana Bagi Hasil (DBH) tetap menjadi alokasi terbesar dengan nilai Rp27,98 triliun, diikuti Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp6,68 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp2,47 triliun.
“Pemanfaatan anggaran ini diharapkan dapat mendukung akselerasi pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Syaibani.
3. Kementerian PUPR terima pagu tertinggi
Dalam APBN 2025, alokasi untuk instansi vertikal di Kaltim juga telah ditentukan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi penerima pagu tertinggi dengan anggaran sebesar Rp11,71 triliun.
“Setelah Kementerian PUPR, ada Kepolisian Republik Indonesia yang menerima Rp1,43 triliun, serta Kementerian Pertahanan dengan alokasi Rp1,14 triliun,” jelas Syaibani.
Ia menambahkan, anggaran ini juga bertujuan untuk memperbaiki kualitas belanja APBD, memperkuat daya tarik investasi, serta mendukung pembangunan inovatif di Kaltim.
