Kemenko Polhukam Koordinasi Desain Sistem Pertahanan IKN Nusantara

Ia menjelaskan, desain Sistem Pertahanan IKN Nusantara menjadi fokus pengawalan Kemenko Polhukam yaitu sebagai center of gravity negara. Sehingga sistem pertahanan IKN Nusantara harus dirancang secara matang dalam rangka perlindungan dan keamanan IKN dari berbagai ancaman.

"Terkait hal tersebut, perlu dilakukan pendalaman dan penajaman terkait Desain Sistem Pertahanan IKN Nusantara," terangnya.

Dikatakannya, maksud dan tujuan kunjungan kerja ialah melakukan penajaman dan pendalaman (identifikasi) guna mendapatkan data komprehensif terkait desain sistem Pertahanan IKN Nusantara dan Hasil kunjungan kerja sebagai bahan pertimbangan Menko Polhukam.

Pertimbangan dalam rangka sebagai bahan dan data dalam perumusan kebijakan, strategi, dan Desain Pertahanan IKN Nusantara. Sebagai bahan laporan untuk Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD.

"Dalam rangka menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dengan Kementerian dan lembaga terkait pembangunan pertahanan IKN Nusantara," urainya.

Juga sebagai bahan bagi Kementerian dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada di lapangan.

Dibeberkannya, adapun poin penting dalam pertemuan sebagai bahan pendalaman (identifikasi) desain sistem pertahanan negara. Sinkronisasi strategi pertahanan dalam mendukung sistem pertahanan IKN Nusantara.

Kemudian, lanjutnya, guna mendeteksi ancaman terkait potensi konflik di wilayah IKN Nusantara dalam mendukung sistem pertahanan IKN Nusantara.

Selain itu juga, sambungnya, guna sinkronisasi tata ruang pertahanan ibu kota negara baru dalam mendukung sistem pertahanan IKN Nusantara. Serta mendapatkan postur pertahanan negara dalam rangka mendukung sistem pertahanan IKN Nusantara.

Ia menerangkan, peran strategis Kemenko Polhukam bertugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

“Memiliki fungsi, sebagai melakukan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang Politik, hukum dan Keamanan,” ungkapnya.

Kemudian juga sebagai pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian terkait dengan isu di bidang Politik, hukum dan Keamanan. Pengelolaan dan penanganan isu terkait dengan isu di bidang Politik, hukum dan Keamanan. Pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh presiden dalam sidang kabinet.

Kemenko Polhukam juga melakukan penyelesaian isu di bidang politik, hukum dan Keamanan yang tidak dapat disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud. Dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden RI. 

Pada kesempatan sama, Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional Drs. Pelopor memaparkan, ada delapan prinsip and 24 KPI IKN sebagai kota dunia untuk semua yakni, mendesain sesuai kondisi alam, Bhinneka Tunggal Ika

"Kemudian juga terhubung, aktif dan mudah diakses, rendah emisi karbon, lalu sirkuler serta tangguh, Aman dan terjangkau, nyaman, efisien melalui teknologi. berpeluang ekonomi untuk semua," pungkasnya.