KLHK Melepaskan 36 Ribu Hektare untuk Pembangunan di IKN

Bambang mengungkapkan, progres saat ini sudah pada tahap verifikasi dan validasi kawasan hutan. Tanah-tanah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi barang milik negara (BMN).

“Sisanya diharapkan menjadi aset dalam penguasaan (ADP) yang dapat dikembangkan lebih lanjut,” sebutnya.

Selain itu, tambahnya, dari sisi tata ruang pihaknya sedang menyiapkan sejumlah Peraturan Kepala (Perka) OIKN tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN. Total sembilan wilayah perencanaan (WP) di IKN.

“Dari total sembilan WP itu empat di antaranya sudah keluar, yakni WP Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, sementara sisanya masih dalam proses legislasi,” bebernya.  

Bambang mengatakan, tim pembebasan sudah memproses pengadaan 330 bidang lahan di mana 18 bidang sudah dibayar dan sisanya masih dalam proses. Tim terdiri dari Kementerian PUPR, ATR/BPN, Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim), dan OIKN. 

“Sedangkan untuk pengadaan tanah di KIPP 1B dan 1C, saat ini masih diproses perencanaan oleh Kementerian PUPR dan persiapan oleh tim pembebasan lahan yang akan membebaskan sebanyak 128 bidang,” urainya. 

Selain itu, ia juga menyampaikan, bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan fasilitas infrastruktur masih dalam proses on the track. Tak hanya itu, OIKN juga telah menerima 167 letter of interest dari 16 negara. 

“Kami dalam proses menyeleksi mana saja yang sesuai dan serius untuk ikut membangun di IKN Nusantara,” ucap Bambang.

Anggota Komisi II DPR RI Helmy Faishal Zaini menyatakan dukungannya, agar pembangunan IKN dapat terlaksana dengan baik.  “Dalam kesempatan ini tentu kita harapkan dan kita doakan Pak Bambang dan teman-teman akan berhasil melaksanakan tugas ini dan tentu sesuai harapan Pak Presiden Jokowi,” ujarnya. 

Senada dengannya, anggota Komisi II DPR RI yang lain, AA Bagus Adhi Mahendra Putra turut mengapresiasi pemaparan Kepala OIKN ke Komisi II DPR RI. 

“Sejalan dengan yang anggota sebelumnya sampaikan saya secara pribadi mendukung bagaimana bapak menjadi mitra kerja kita,” ujarnya. 

Tidak mau ketinggalan, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus pun meminta OIKN menyampaikan aspirasi agar bisa ditindaklanjuti.

“Bapak dapat koordinasi dengan pimpinan kami untuk rapat dengan Komisi II dalam rangka mendukung langkah-langkah perencanaan yang sudah digariskan. Saya berharap kalau ada masalah tolong sampaikan kepada kami insya Allah kita akan carikan jalan keluar,” tegasnya.     

Sedangkan Ketua II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan rencana pihaknya melakukan kunjungan kerja ke IKN. 

“Setelah reses nanti, habis lebaran di masa sidang kelima, kita akan bicara lebih detail dan langsung lihat ke lapangan,” pungkasnya