KPK Minta Pemda Transparan Kelola Anggaran, Termasuk Soal Dana Bagi Hasil
Balikpapan, IDN Times – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Daerah Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) di Hotel Novotel Balikpapan, 10–11 September 2025. Agenda ini menjadi ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, salah satunya terkait isu pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang tengah dikeluhkan sejumlah daerah.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa persoalan pemangkasan DBH bukan hanya dirasakan Kaltim, melainkan juga sejumlah daerah lain di Indonesia. Karena itu, KPK berupaya menjembatani aspirasi pemerintah daerah agar bisa dikomunikasikan dengan pemerintah pusat.
“Kami berusaha, apa yang menjadi keluhan dari pemerntah daerah di provinsi untuk kami komunkasikan di pusat,” ujarnya.
1. Inventarisasi masalah sebelum komunikasi ke pusat
Dalam forum ini, KPK akan menyerap aspirasi dari gubernur, ketua DPRD, hingga wali kota dan bupati. Penyampaian tidak harus melalui surat resmi, melainkan bisa secara langsung di forum yang dianggap sudah bersifat formal.
Setyo menegaskan, langkah awal KPK adalah menginventarisasi permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Setelah semua data, dokumen, dan informasi valid terkumpul, barulah KPK akan melanjutkan komunikasi dengan pemerintah pusat.
“Terutama untuk memahami perhitungan yng benar mengenai DBH, dengan mempertimbangkan penjelasan pemerintah daerah dan versi pemerintah pusat,” jelasnya.
Selain membahas DBH, rakor ini juga menekankan pengawasan pada delapan area fokus pemberantasan korupsi. Seluruh kepala daerah di Kaltim hadir dalam forum ini untuk mendengarkan paparan Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, termasuk evaluasi terkait rencana anggaran.
Setiap daerah nantinya akan mendapatkan skor penilaian. Skor tersebut akan menjadi indikator untuk melhat aspek mana yang perlu diperbaiki. “Nanti kami lihat mana hal-hal yang msih perlu diperbaiki. Kalau ada yang belum baik, bisa ditingkatkan lagi,” kata Setyo.
2. Transparansi jadi kunci cegah korupsi
Dalam kesempatan ini, Setyo juga menekankan pentingnya transparansi pengelolaan anggaran. Ia menyoroti pendapatan asli daerah (PAD) yang dikelola Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai salah satu sektor yang harus terbuka.
Menurutnya, transparansi bukan hanya memperkecil peluang korupsi, tetapi juga memastikan bahwa anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. “Kalau dilakukan secara transparan, kesempatan melakukan hal yang salah menjadi kecil,” tegasnya.
2. Dorong keterbukaan informasi ke publik
Tak hanya ke pemerintah pusat, KPK juga mendorong pemerintah kabupaten/kota di Kaltim untuk meningkatkan keterbukaan kepada publik. Informasi anggaran diharapkan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, LSM, maupun NGO.
Setyo berharap rakor ini bisa memperkuat integritas serta akuntabilitas pemerintah daerah. Pada akhirnya, pengelolaan anggaran yang baik diyakini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. “Sekaligus memastikan pengelolaan anggaran yang lebih baik demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
