- Dana Alokasi Umum (DAU) Rp6,18 triliun
- Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik Rp2,41 triliun
- Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp148,78 miliar
- Dana Insentif Daerah (DID) Rp59,48 miliar
- Dana Desa Rp657,67 miliar
Dominasi DBH! Transfer APBN ke Kaltim Capai Rp40,2 Triliun di 2025
Samarinda, IDN Times - Realisasi transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang 2025 mencapai Rp40,2 triliun. Angka tersebut setara 95,05 persen dari total pagu Rp42,3 triliun.
Dari total realisasi itu, dana bagi hasil (DBH) menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp30,74 triliun. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta penguatan layanan publik.
“Realisasi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp40,2 triliun atau 95,05 persen dari pagu Rp42,3 triliun,” ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kaltim, Edih Mulyadi diberitakan Antara, di Samarinda, Jumat (13/2/2026).
1. Penguatan desentralisasi fiskal keuangan daerah
Edih menjelaskan, kebijakan TKD 2025 diarahkan untuk memperkuat kualitas desentralisasi fiskal, termasuk optimalisasi penggunaan dana alokasi umum (DAU) dan instrumen transfer lainnya. Selain itu, kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
TKD juga difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan pertanian, dan sektor pariwisata.
Di sisi lain, kebijakan TKD disinergikan dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat guna mendukung target pembangunan nasional, termasuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Realisasi TKD di Kaltim
Selain DBH sebesar Rp30,74 triliun, realisasi TKD di Kaltim juga mencakup:
3. Belanja pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga di Kaltim
Sementara itu, realisasi belanja pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga di Kaltim sepanjang 2025 mencapai Rp63,4 triliun atau 95,77 persen dari pagu anggaran.
Belanja tersebut didominasi belanja modal sebesar Rp16,04 triliun yang digunakan untuk penyelesaian proyek-proyek infrastruktur strategis di Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya.
Selain belanja modal, realisasi juga mencakup belanja pegawai Rp3,86 triliun, belanja barang Rp3,3 triliun, serta bantuan sosial sebesar Rp10,74 miliar.
