KPPU Gelar Sidang Persekongkolan Tender Proyek Jaringan Air Bersih PPU

Menurut Triyono, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, para terlapor diduga telah melakukan tindakan persekongkolan dalam proses tender untuk memenangkan salah satu pemenang.

Tindakan para terlapor diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

"Dugaan awal para terlapor telah melakukan kegiatan persekongkolan untuk memenangkan tender pekerjaan," jelasnya.

Sesuai dengan dokumen lelang yang sudah diterbitkan, total anggaran proyek untuk pekerjaan lanjutan pembangunan jaringan distribusi air bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara tercatat mencapai Rp44.324.000.000 yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018. Total pagu untuk pekerjaan proyek ini tercatat mencapai Rp45 miliar

Proyek multiyears tersebut telah dialokasikan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018, yang dibiayai sepenuhnya melalui APBD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

“Ini adalah proyek multiyears dari tahun 2015 hingga tahun 2018,” ujarnya.

Triyono menjelaskan berdasarkan keputusan majelis persidangan, sidang lanjutan atas kasus dugaan persekongkolan tender dalam proyek pekerjaan lanjutan pembangunan jaringan distribusi air bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara ini diputuskan akan dipindahkan pelaksanaannya di Kota Makassar.

Kebijakan itu diputuskan oleh majelis persidangan karena pertimbangan salah satu perusahaan yang menjadi terlapor yang merupakan pemenang dalam proyek pengerjaan ini berdomisili di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga akan kesulitan untuk menjalani proses persidangan.  

“Tadi juga ada pembicaraan antara pelapor dengan majelis persidangan, bahwa pelaksanaan persidangan selanjutnya akan dilaksanakan di Makassar, karena perusahaan terlapor berdomisili di Kota Makassar. Kami tidak masalah selama ada tunjangan untuk biaya transportasinya.” ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa pihaknya belum bisa menyebutkan identitas dari keempat perusahaan yang menjadi terlapor dalam kasus ini, hingga ada keputusan dari majelis persidangan atas kasus ini.