KPU Samarinda Kukuh Anggaran Pilkada Rp57,6 Miliar
Samarinda, IDN Times - Tampaknya pelaksanaan pesta demokrasi di Samarinda bakal terseok-seok, bagaimana tidak hingga saat ini pemkot dan KPU Samarinda belum juga sepakat mengenai anggaran pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwali) Samarinda 2020. Padahal, September ini tahapan pilwali ini menuntut segera dimulai.
Sebelumnya, KPU memberikan usulan mengenai duit biaya pemilihan kepala daerah besarannya itu mentok di angka Rp57,6 miliar. Nilai itu disebut sudah final setelah audit terakhir sesudah skema rasionalisasi program dilakukan KPU, sementara pemkot meminta Rp55 miliar.
1. KPU sudah melakukan rasionalisasi demi penyesuaian anggaran
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat kukuh dengan angka Rp57,6 miliar dan total tersebut tak akan bisa dirubah lagi. Wajar saja demikian, sebanyak empat kali penyelenggara pesta demokrasi ini melakukan penyusutan program demi mendapatkan angka Rp57,6 miliar.
Diawali dari Rp75 miliar namun setelah masuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turun menjadi Rp73 miliar lalu menjadi Rp69 miliar lebih dan terakhir pemkot meminta Rp44 miliar lalu melakukan penyesuaian lagi.
"Kami sudah melakukan pemangkasan lho! Kalau dipangkas terus, bagaimana program mau jalan," serunya, Jumat (6/9).
2. Anggaran perjalanan dinas bukan untuk plesiran
Dia kemudian menjelaskan mengenai pemangkasan tersebut, misalnya saja dari biaya perjalanan dinas yang semula Rp2 miliar, kini menjadi Rp1,6 miliar. Nilainya itu sudah tak bisa diganggu lagi.
"Duit perjalanan dinas itu bukan untuk plesiran," katanya.
Dari duit ini penyelenggara pesta demokrasi tersebut bisa melakukan verifikasi ijazah. Syukur bila para kandidat itu sekolah di Samarinda, bila dari luar daerah seperti Jawa, Sumatra dan Sulawesi. Tentu memerlukan ongkos perjalanan, makan dan penginapan.
"Harga tiket pesawat enggak murah dan tentunya tak bisa sendiri. Minimal berdua, urusan mencari tempat cetak ijazah juga masuk hitungan," terangnya lagi.
3. Berharap sebelum 21 September urusan anggaran sudah kelar
Tak hanya itu, lanjutnya, biaya perjalanan dinas ini juga melingkupi koordinasi dengan KPU RI, yang meminta penyelenggara di daerah harus ke Jakarta sebab urusan tersebut tak bisa diselesaikan dengan berkirim surat elektronik atau surel (e-mail) maupun pesan WhatsApp.
"Kami harap sebelum 21 September, pemkot sudah punya solusi sebab kami harus ke Jakarta untuk konsolidasi. Nanti pasti ditanya soal ongkos pilkada dan saya enggak mau itu terjadi sementara daerah lain sudah beres semua," pungkasnya.
