Kukar Jadi Ibu Kota Baru, Tak Usah Pusing dengan Urusan Spekulan Tanah
Samarinda, IDN Times - Presiden Joko 'Jokowi' Widodo telah sah memutuskan ibu kota negara (IKN) pindah ke Kaltim, wilayah yang dipilih adalah sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara.
Menanggapi keputusan pemindahan ibu kota negara itu, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengaku berbahagia dengan pemindahan tersebut. Syukur dipanjatkan. Menurut Edi, tahap selanjutnya ialah menyiapkan perangkat daerah sebagai langkah pertama.
Antara lain perangkat teknis seperti camat dan lurah untuk mengumpulkan data penduduk. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat kawasan yang ditunjuk pasti akan berkembang, baik dari segi infrastruktur maupun pertumbuhan penduduk.
"Ini perlu dilakukan untuk menjaga kondusifitas. Tak hanya pendatang tapi juga warga setempat," terangnya kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya Kantor Bupati Kukar, Jalan Wolter Monginsidi, Senin (26/8).
1. Bupati Edi sudah memperkirakan jika ibu kota akan pindah ke Kaltim
Sebenarnya Edi, sudah menduga bila ibu kota akan pindah ke Kaltim atau lebih tepatnya kawasan Kukar. Dasar dari percaya diri itu ialah, beberapa waktu sebelum pengumuman Pemkab Kukar terus dimintai data wilayah oleh Kementerian PPN/Bappenas.
"Kaltim memang memenuhi dari sisi infrastruktur, seluruh kajian lengkap," tuturnya.
Terkait pemindahan ibu kota negara ke Kukar, Edi mengaku ada hal yang spesial, karena ini merupakan bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.
2. Mendongkrak perekonomian dan infrastruktur di Kukar
Mantan birokrat itu menerangkan, sejumlah dampak positif bisa didapatkan oleh Kota Raja--sebutan Kukar--saat IKN pindah. "Utamanya adalah percepatan infrastruktur dan tak menutup kemungkinan pembangunan di Kukar juga bisa berkembang," katanya lagi.
Dia mengatakan, selain infrastruktur sektor lain yang bisa bertumbuh adalah ekonomi, sebab dapat dipastikan pemindahan IKN ke Katim menarik perhatian penanam modal dari berbagai wilayah di Nusantara bahkan internasional.
"Hasilnya tentu masyarakat juga bisa sejahtera," ujarnya.
3. Masih menunggu terkait titik koordinat pasti dari IKN baru
Mantan wakil bupati Kukar itu menuturkan, kehadiran spekulan tanah dalam proses pemindahan ibu kota tak perlu dibikin pusing. Dia pun memberi garansi, kawasan yang bakal digarap menjadi ibu kota itu merupakan milik negara. Walau demikian, Edi enggan membeberkan lokasi dari ibu kota tersebut.
"Kalau titik koordinat saya belum tahu. Saya enggak mau berandai-andai," akunya.
Dia menambahkan, tahap selanjutnya ialah melakukan komunikasi berjenjang, mulai dari pemerintah pusat hingga gubernur Kaltim terkait titik koordinat lokasi IKN baru. "Kami pasti menunggu kabar selanjutnya," tekannya.
