Mencoba Menagih Wakil Presiden untuk Posisi Menteri dari Kaltim

21 Okt 2019, 19:00 WIB

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Samarinda, IDN Times - Joko "Jokowi" Widodo dan Ma'ruf Amin telah resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada Ahad (21/10). Saat ini keduanya sedang berhitung menyusun sejumlah nama yang bakal dijadikan menteri dalam Kabinet Kerja Jilid 2.

Kaltim telah dipilih sebagai lokasi ibu kota negara (IKN). Tahun 2020 pembangunan IKN akan dimulai. Dikutip dari Antara, jauh sebelum pelantikan, saat Wakil Presiden Ma'ruf Amin masih berusaha mendulang suara lewat orasi pada Maret 2019 di Gedung Convention Hall, Samarinda, dia pernah mengatakan, pihaknya akan mengakomodasi usulan semua daerah di Indonesia untuk kursi kabinet, termasuk usulan menteri agar berasal dari Provinsi Kaltim jika berhasil memenangi Pilpres 2019.

1. Posisi menteri tak pernah diisi orang Kaltim

Mantan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. IDN Times/Yuda Almerio

Menurut Ma'ruf Amin, semua orang punya potensi untuk duduk dalam kabinet pemerintahan, asalkan punya kemampuan, jujur dan mampu mengemban amanat dari seluruh rakyat Indonesia.

"Siapa pun bisa, termasuk dari Kaltim. Yang pasti untuk saat ini kita berkonsentrasi memenangi pemilu dulu," kata Ma'ruf Amin usai menghadiri acara Deklarasi Relawan Anak Republik pada Jumat, 22 Maret 2019.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK hendak mengucapkan selamat lebih dahulu kepada Jokowi dan Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, mengenai usulan menteri dari Kaltim itu mantan bupati dari Berau itu menyambut baik usulan tersebut terlebih lagi tahun depan ibu kota negara (IKN) dibangun.

"Saya kira selama ini dari Kalimantan tidak pernah ada (menteri). SDM (Sumber Daya Manusia) sudah cukup," kata Makmur para Senin (21/10).

2. DPRD usulkan tiga menteri dari Kaltim

Ilustrasi jalan Tol Balsam/Dok. Jasa Marga

Dia mengatakan, bila presiden mengizinkan warga Kaltim turut serta dalam kabinet, maka itu akan lebih baik lagi. Besar harapan Makmur terhadap pernyataan Ma'ruf terkait menteri dari Kaltim.

Misalnya saja, Menteri Kehutanan mengingat Bumi Mulawarman masih kaya dengan hutan, bahkan Kaltim juga menjadi paru-paru bagi dunia.

Kemudian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu juga bisa dipertimbangkan. Sebab, warga Kaltim juga jauh dari urusan infrastruktur.

Terakhir adalah posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), lantaran Kaltim juga kaya akan tambang batu bara, minyak dan gas.

"Seharusnya orang Kaltim juga, karena tahu sendiri kondisi pembangunan Kaltim jauh dari daerah lain. Kalau mau dikasih ke Kalimantan ya tiga (posisi) itu," tuturnya.

3. Memindah IKN sebagai cara untuk mendongkrak pembangunan di Kaltim

wikimedia.org/Arief R. Randan

Dia kembali menegaskan, masyarakat Kaltim saat ini memang membutuhkan pembangunan. Langkah pemerintah memindah ibu kota negara juga merupakan hal yang tepat mengingat masyarakat di provinsi ini jauh tertinggal. Diharapkan dengan pengembangan tersebut warga Kaltim makin berkembang.

"Karena orang Kalimantan atau Kaltim juga sangat paham dengan kondisi daerahnya, bukan kami tidak komitmen untuk melakukan pembangunan," pungkasnya.