OIKN Usul Tambahan Anggaran Rp16,13 Triliun untuk Pembangunan Tahap 2
Balikpapan, IDN Times – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/7/2025). Dalam rapat tersebut, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan laporan keuangan tahun anggaran 2024 (unaudited) serta usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Basuki menyebut Otorita IKN mengelola anggaran sebesar Rp672,11 miliar pada 2024, dengan fokus pada dua prioritas nasional: pemerataan ekonomi melalui pembangunan desa serta penguatan tata kelola pemerintahan. Program kerja berjalan maksimal dengan capaian 100 persen dan realisasi anggaran mencapai Rp626,24 miliar atau 93,17 persen.
"Akhir tahun 2024, serapan anggaran mencapai 93,17 persen dari pagu Rp672,11 miliar," ujar Basuki dalam keterangan tertulis.
1. Total aset dikelola OIKN
Ia juga melaporkan total aset tetap yang dikelola Otorita IKN hingga 31 Desember 2024 mencapai Rp1,4 triliun. Aset ini mencakup tanah seluas 2,22 juta meter persegi, gedung hibah dari Pemkab Penajam Paser Utara, peralatan, dan mesin lainnya.
Untuk 2026, Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp16,13 triliun di luar pagu indikatif Rp5,05 triliun. Dengan tambahan ini, total anggaran yang diajukan menjadi Rp21,1 triliun. Usulan telah disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui surat resmi tertanggal 4 Juli 2025.
2. Mendukung pembangunan tahap kedua
Tambahan anggaran ini dibutuhkan untuk mendukung pembangunan tahap dua IKN, termasuk pembangunan kantor dan hunian lembaga legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya.
"Untuk memenuhi target 2025–2026, anggaran Rp5,05 triliun perlu ditambah Rp16,13 triliun. Total menjadi Rp21,1 triliun," jelas Basuki.
3. Total kebutuhan anggaran OIKN
Basuki menambahkan, total kebutuhan anggaran pembangunan IKN hingga 2028 mencapai Rp48,8 triliun dan telah disetujui Presiden Prabowo Subianto. Dana ini akan digunakan untuk membiayai proyek strategis tahap dua dalam mewujudkan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.
