Pembangunan IKN Nusantara akan Mempergunakan Dana Kesultanan Kutai?

Ia menegaskan, penawaran tersebut setidaknya dapat membantu pemerintah dalam pembangunan IKN tersebut. Sehingga pemerintah pun tidak perlu mencari investor hingga ke luar negeri, berujung penjaminan sumber daya alam (SDA) kepada asing. 

“Tetapi sebelum melangkah ke sana setidaknya pemerintah minimal tingkat provinsi lebih dahulu melakukan pembicaraan dengan sultan dan kerabat kesultanan,” tuturnya.

Termasuk mengklarifikasi ke Kerajaan Belanda, guna mendapatkan kejelasan seberapa besar aset kekayaan pembagian royalti Kesultanan Kutai. Konon tersimpan di Bank Belanda dan belum dicairkan kepada pihak kesultanan. 

Setidaknya, tambahnya, pemerintah bisa mendapatkan pinjaman dari Belanda dengan jaminan atau agunan pembagian royalti sebesar 10 persen saham perusahaan milik Belanda yang telah disepakati oleh Sultan Aji Muhammad Sulaiman tersebut. Ketimbang menjaminkan SDA untuk mendapatkan pinjaman itu.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah pusat atau minimal di tingkat provinsi sangat penting agar lebih menguatkan lembaga kesultanan dalam mendapatkan haknya. Serta dapat membantu pemerintah dalam pembangunan IKN Nusantara.

“Jadi untuk butuh peran aktif dari pemerintah agar kendala keuangan pembangunan IKN Nusantara itu mendapatkan jalan keluarnya, tanpa harus repot-repot mencari investor dari luar negeri sehingga menjamin sumber daya alam kita,” tegasnya.

Sejak tahun 1882, Sultan Aji Muhammad Sulaiman telah memberikan lahan konsesi ke beberapa perusahaan Belanda, yakni milik JH Menten yang  membuka eksploitasi minyak dan gas di Sanga-Sanga. Sedangkan di Kota Balikpapan dengan perusahaan Mathilda. Kemudian di tahun 1886 juga diberikan juga ke Oost Borneo Maskapaij (OBM) berupa lahan konsesi tambang batu bara di Loa Kulu. 

“Lalu di tahun 1884, Perusahaan J.H. Menten dan Mathilda dilebur menjadi satu perusahaan bernama Nederlandse Industrie En. Handel Maatschappij (NIHM) sehingga semua saham menjadi satu. NIHM inilah cikal bakal konsesi pertambangan minyak bernama Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) yang beroperasi di kota Balikpapan di mana ada 10 persen saham milik Sultan Kukar,” sebutnya.

Semua proses kerja sama dengan BPM ini, lanjutnya, baru berjalan setelah Sultan Aji Muhammad Sulaiman wafat di 1899. Kegiatan BPM juga terus berjalan walaupun Sultan Aji Muhammad Sulaiman wafat sementara bagian royalti kesepakatan saham 10 persen tersebut juga tetap berjalan.

Ada yang sudah terbayarkan royaltinya tetapi juga ada masih tertahan di BPM kini berubah menjadi Royal Dutch Shell milik pemerintah Belanda.

Yacob mengatakan, sejarah kerja sama ini menjadi dasar adanya aset Kesultanan Kutai yang masih tersimpan di Belanda. Tetapi tidak semua aset itu dikembalikan ke pihak kesultanan, jadi dana itu terkapitalisasi di mana ada dana yang jadi hak milik Sultan Aji Muhammad Sulaiman saat lalu tidak terkonversi dengan baik. 

"Seharusnya tetap dibayarkan kepada Kesultanan Kukar hingga hari ini,” terangnya.

Memang diakuinya, hasil kerja sama ini dinikmati anak cucu Sultan Aji Muhammad Sulaiman ketika itu dalam bentuk pembiayaan bulanan, hingga pendidikan. Bahkan Sultan Aji Muhammad Parikesit sendiri tergolong merupakan keluarga yang berada. 

Pihaknya menduga masih ada terdapat dana royalti hak kesultanan di Bank Belanda.

“Kita harapkan dana terkapitalisasi dari hasil kerja sama antara Kesultanan Kukar itu tidak perlu diambil, tetapi dijadikan sebagai jaminan atau agunan pinjaman ke negara Belanda atau Sovereign Wealth Fund (SWF) yang dilakukan oleh negara kita. Kalau kita ambil semua tentu Belanda akan kesulitan sebab nilainya cukup besar,” pungkas Yacob.