Pemkab PPU Targetkan 100 Persen Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Samarinda, IDN Times - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) menuntaskan 100 persen tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kaltim terkait penyelesaian ganti kerugian daerah semester II tahun 2024.
Hal ini ditegaskan Penjabat (Pj) Bupati PPU, Zainal Arifin, usai menghadiri agenda Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kaltim di Kantor BPK Perwakilan Kaltim, Samarinda, Senin (16/12/2024).
"Kegiatan ini adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang harus ditindaklanjuti oleh Kabupaten PPU," ujar Zainal.
Ia menambahkan, komitmen ini mencerminkan upaya Pemkab PPU dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK.
1. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah
Menurut Zainal, rekomendasi BPK menjadi pedoman penting untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Ia berharap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di PPU dapat menjalankan rekomendasi tersebut dengan maksimal.
"Kami sudah menyusun langkah-langkah strategis, di mana tim Inspektorat PPU terus mendampingi setiap entitas yang menjadi objek pemeriksaan untuk meningkatkan kinerjanya berdasarkan rekomendasi BPK," ungkapnya.
Zainal juga mengungkapkan bahwa pada semester pertama 2024, tingkat penyelesaian rekomendasi telah mencapai lebih dari 90 persen. Saat ini, Pemkab PPU sedang mengupayakan konsolidasi untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi agar mencapai target 100 persen.
"Jika ada kendala yang membutuhkan koordinasi dengan SKPD, kami akan segera menindaklanjutinya," tegas Zainal.
2. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kaltim, Agus Priyono, mengapresiasi komitmen Pemkab PPU. Ia menyebutkan bahwa pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK merupakan agenda rutin yang dilakukan dua kali setahun.
"Kita harus terus berkolaborasi untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Meski opini laporan keuangan daerah di Kaltim cukup baik, kita harus mempertahankan kualitas itu," ujar Agus.
Ia menegaskan pentingnya belajar dari temuan sebelumnya agar masalah serupa tidak terulang. "Ketika ada kelemahan atau temuan, rekomendasi yang diberikan harus menjadi pelajaran untuk perbaikan ke depan," tambahnya.
3. Target penyelesaian tunggakan rekomendasi
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten PPU, Budi Santoso, optimistis Pemkab PPU dapat menyelesaikan tunggakan rekomendasi dari tahun-tahun sebelumnya.
"Ada beberapa temuan dari tahun sebelumnya yang masih belum selesai. Tahun ini, target kami adalah menyelesaikan semuanya, terutama pada entitas yang terdapat temuan signifikan," jelas Budi.
Ia berharap, langkah-langkah yang telah dirancang dapat terealisasi sepenuhnya. "Mudah-mudahan target ini bisa tercapai sehingga tidak ada lagi tunggakan rekomendasi yang tersisa," tutupnya.
Komitmen Pemkab PPU ini menjadi bukti nyata keseriusan mereka dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah, memastikan transparansi, dan meningkatkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
