Samarinda, IDN Times - Debat penetapan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Samarinda 2020 antara pemkot dan KPU Samarinda belum pungkas. Jika penyelenggara pesta demokrasi KPU ingin anggaran Pilwali Samarinda 2020 sebesar Rp57,6 miliar maka Pemerintah Kota Samarinda hanya menyanggupi Rp55 miliar saja.
Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Pemkot Defisit Anggaran, Pilwali Samarinda Tak Sesuai Harapan KPU
Instagram.com/museum_bi
1. Pemkot Samarinda hanya sanggup Rp55 miliar
Sekkot Samarinda Sugeng Chairuddin (IDN Times/Yuda Almerio)
Kata Sugeng, besaran anggaran pilkada yang bisa disanggupi oleh pemerintah juga sudah pas sebab saat ini persoalan defisit sedang menghantui. Untuk mendapatkan angka Rp55 miliar saja pemerintah juga harus melakukan rasionalisasi.
"Usulan anggaran sudah kami terima dari Rp44 miliar menjadi Rp55 miliar. Angka itu kami peroleh dari pemangkasan belanja pegawai," bebernya, Jumat (6/9).
2. Rasionalisasi juga sudah dilakukan pemkot demi anggaran pilkada
(Ilustrasi) IDN Times/Rochmanudin
Dia menjelaskan, saat ini APBD Perubahan ada Rp3,2 triliun, 47 persen akan dipakai untuk belanja pegawai, sementara sektor pendidikan yang tadinya 20 persen naik menjadi 26 persen.
"Makanya sebelum 21 September ini kami akan rapat lagi dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)," sebutnya.
3. Ketika defisit harus pandai atur keuangan
(Ilustrasi) IDN Times/Sukma Shakti
Dia menambahkan, dalam menggunakan anggaran itu harus bijak terlebih saat ini badai defisit melanda. Itu sebabnya kalkulasi matang dilakukan agar anggarannya itu tepat guna dan pas, tak ada sisa penggunaan anggaran.
"Daripada duitnya parkir di sana (KPU). Lebih baik digunakan untuk keperluan yang lain," pungkasnya.
Editorial Team
EditorMela Hapsari