Persiapan Ibu Kota Baru, Balikpapan Tingkatkan Infrastruktur Jaringan

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil pada Kamis (22/8) telah mengumumkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur terpilih sebagai lokasi untuk pemindahan ibu kota negara. Meskipun informasi ini lantas dibantah oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo, yang mengatakan masih melakukan kajian terkait lokasi ibu kota negara yang baru.

Jika ibu kota negara yang baru benar-benar akan berlokasi di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan menjadi kota besar yang paling dekat dan menjadi lokasi penyokong infrastruktur bandara dan pelabuhan. 

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan Kota Balikpapan sudah memiliki kesiapan infrastruktur yang cukup untuk mendukung rencana pemindahan ibu kota negara. Tidak  ada persiapan khusus terkait rencana pemindahan tersebut. "Tidak persiapan, karena itu kan urusan pusat," ujarnya.

Rizal Effendi menjelaskan kesiapan infrastruktur jaringan di lingkungan Pemkot Balikpapan saat ini sudah mencapai 30 persen. Cakupan tersebut sudah meliputi kesiapan sistem informasi dalam sistem jaringan layanan publik seperti layanan kependudukan di Dinas Catatan Sipil, kecamatan, kelurahan dan puskesmas.

Kedepan pihaknya akan terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur jaringan sehingga dapat terkoneksi dengan instansi lainnya di luar Pemkot Balikpapan. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan sistem informasi yang ada, sehingga apabila ada kejadian yang tidak terduga dapat ditangani lebih cepat.

“Kita masih bertahap, untuk target 100 persen belum tahu (kapan selesai). Intinya sekarang kita sudah menjajaki dengan Polda dan instansi lainnya,” jelasnya.

Untuk mendukung rencana perluasan pembangunan infrastruktur jaringan ini, pihaknya akan menambahkan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut. Hal itu dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur jaringan khusus di lingkungan Pemkot Balikpapan agar dapat terkoneksi dengan instansi lainnya. Agar dapat terintegrasi, dan kinerja di masing-masing instansi dapat lebih efisien.

“Ada kita sisihkan anggaran, kalau angkanya saya lupa,” jelasnya.

Pada penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) Kota Balikpapan tahun 2019, Pemerintah Kota Balikpapan telah mengalokasikan anggaran mencapai Rp262 miliar untuk pembiayaan infrastruktur jaringan.