Persiapan Ibu Kota, DPRD Balikpapan Berencana Dinas ke Luar Negeri

Tohari menjelaskan salah satu alasan memasukkan rencana perjalanan dinas keluar negeri dalam program kerja anggota dewan yang baru adalah untuk menambah wawasan anggota dewan terkait rencana pemindahan ibu kota negara di wilayah Kalimantan Timur.

Kota Balikpapan sebagai yang terdekat dengan lokasi rencana ibu kota negara akan menjadi kota penyangga ibu kota negara. Kota Balikpapan akan merasakan dampak paling besar terhadap pemindahan ibu kota negara.

"Teman-temen dewan kan punya pandangan bagaimana meningkatkan wawasan terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Kaltim, anggota dewan harus  juga harus juga punya berwawasan internasional," jelasnya.

Tohari menerangkan rencana perjalanan anggota dewan yang baru ke luar negeri saat ini masih dalam proses pembahasan, karena masih sebatas usulan di tingkat fraksi.

Rencana tersebut akan dimasukkan dalam agenda rapat gabungan untuk dibahas sebagai salah satu usulan dalam program kerja DPRD Kota Balikpapan tahun anggaran 2020 mendatang.

"Ini bukan pemborosan anggaran, karena masih akan dibahas di rapat gabungan lagi, jadi belum pasti," terangnya.

Tohari menjelaskan pihaknya juga belum menentukan negara tujuan yang akan dikunjungi oleh anggota dewan, karena masih dalam proses pembahasan.

Menurut Tohari, kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri pernah dilaksanakan pada periode sebelumnya di tahun 2009, negara tujuan saat itu adalah Tiongkok.

"Ini masih usulan, masih akan menyesuaikan postur anggaran lagi," terangnya.

Untuk menghindari pemborosan anggaran perjalanan dinas, DPRD Kota Balikpapan menyusun mekanisme baru untuk mengatur kegiatan perjalanan dinas anggota dewan mulai tahun 2020 mendatang.

Dalam rapat pembentukan kelompok kerja anggota dewan, Kamis (5/9), Ketua Sementara DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan bahwa perjalanan dinas anggota dewan di tahun depan akan dibatasi hanya satu kali seminggu. 

Perjalanan dinas anggota dewan dilakukan tiga minggu saja, sehingga ada waktu satu minggu yang sepenuhnya dapat digunakan untuk berkantor. 

Sebab di periode sebelumnya perjalanan dinas dilakukan satu kali seminggu dalam satu bulan akibatnya sering terjadi kekosongan anggota dewan.

“Diharapkan semua pihak di kalangan anggota dewan yang baru bisa mengikuti kebijakan ini demi kepentingan bersama,” ujar Abdulloh.

Selain itu lanjutnya, setiap anggota dewan hanya boleh menggunakan satu kali perjalanan dinas untuk satu jabatan. Sementara apabila ada anggota dewan yang menduduki dua jabatan diminta memilih salah satu perjalanan dinas untuk diikuti.

“Anggota dewan yang melakukan dua kali perjalanan dinas dalam waktu hampir bersamaan harus mendapatkan izin dan persetujuan dari pimpinan DPRD Balikpapan,” jelas Abdulloh.

Jika tidak mendapatkan ijin maka hanya boleh mengikuti satu perjalanan dinas saja.