Presiden Jokowi Buka Rakernas APEKSI ke-17 di Balikpapan

Ia menegaskan kepada seluruh wali kota dan pemerintah kota di seluruh Indonesia bahwa pada tahun 2045, diperkirakan 70 persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Selanjutnya, ia juga menyampaikan perkiraan bahwa pada tahun 2050, angka tersebut akan meningkat menjadi 80 persen.

Oleh karena itu, ia berharap setiap pemerintah kota memiliki perencanaan yang terperinci. "Setiap pemerintah kota di Indonesia harus memiliki perencanaan kota yang terperinci. Kami tidak ingin melihat kota-kota besar di dunia yang menjadi tidak nyaman untuk dihuni," ungkap Jokowi.

Jokowi menginginkan semua kota di Indonesia memenuhi standar kenyamanan bagi penduduknya. Dengan demikian, orang akan senang berkunjung ke kota-kota tersebut, meskipun banyak kota di Indonesia yang mulai mengalami kemacetan.

"Ibu kota Surabaya, Bandung, dan Medan mengalami kemacetan. Dan sekarang hampir semua kota mengalami kemacetan. Oleh karena itu, rencana transportasi massal dan umum harus disiapkan," ujarnya.

Dia juga menegaskan bahwa salah satu solusi adalah membangun MRT. Jika kita terus berpikir bahwa itu mahal, dalam 10, 20, atau 30 tahun mendatang, semua kota akan mengalami kemacetan. "Karena itu, setiap kota harus mempersiapkan transportasi umum dan massal sejak sekarang," tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa kota besar bukan hanya tentang gedung pencakar langit. Paradigma tersebut perlu diubah, karena kota yang ideal di masa depan adalah yang ramah terhadap pejalan kaki, penyandang disabilitas, dan pengendara sepeda. Selain itu, kota tersebut harus juga ramah terhadap perempuan, anak-anak, serta lingkungan yang hijau dan sehat.

"Artinya, kota harus menjadi tempat yang hijau, cerdas, dan ramah bagi semua orang. Kita tidak boleh hanya membangun dengan beton yang tak berujung," jelasnya.

Ibu Kota Nusantara (IKN) diharapkan dapat menjadi ibu kota yang paling hijau di dunia, karena konsepnya adalah kota hutan nusa. "Kita dapat benar-benar membuatnya hijau jika kita konsisten dengan konsep pembangunan awal IKN yang sedang berlangsung," ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, menyatakan bahwa pihaknya akan mengangkat beberapa isu penting dalam diskusi. Salah satunya adalah masalah pasokan air bersih. "Kami akan meneliti apakah ada daerah lain yang menghadapi masalah serupa. Kami akan mengusulkan agar hal ini dianggap sebagai proyek strategis nasional. Kami akan berdiskusi dengan Menteri dan bahkan Presiden," ungkapnya.

Dengan demikian, diharapkan tidak akan ada lagi kota yang tertinggal dan semuanya dapat berkembang bersama-sama. "Selain itu, tantangan lain yang dihadapi oleh kota besar adalah kemacetan. Balikpapan telah merasakan dampak dari pemindahan IKN dan pertumbuhan kota yang cepat. Oleh karena itu, kita akan mengarahkan upaya untuk menyediakan fasilitas umum yang memadai, melibatkan semua pihak terkait," jelasnya.