Ratusan Mahasiswa Demo, Ingatkan Jokowi Tak Melanggar Konstitusi

11 Apr 2022, 18:28 WIB

Spanduk tuntutan aksi Aliansi Kota Minyak membentang di depan Gedung DPRD Kota Balikpapan (IDN Times/Riani Rahayu)

Balikpapan, IDN Times - Ratusan mahasiswa dari beberapa organisasi yang tergabung dalam Aliansi Kota Minyak menggelar aksi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan pada Senin (11/4/2022).

Dalam agendanya, para massa aksi menyahuti persoalan wacana penundaan pemilu yang belakang santer menggaung di Indonesia.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Muhammad Taufik menegaskan, jika turunnya mereka ke jalan untuk meminta jaminan wacana penundaan pemilu tersebut memang tak terealisasi.

"Kami tahu bahwa tadi malam presiden sudah berstatment (menolak 3 periode). Tetapi hanya statment, belum mengeluarkan (pernyataan) secara otentik atau keputusan bersifat mengikat bahwa Presiden Jokowi akan terus melanjutkan pemilu 2024," terangnya,

1. Ingatkan presiden tentang konstitusi

Peserta aksi Aliansi Kota Minyak padati jalan depan Gedung DPRD Balikpapan (IDN Times/Riani Rahayu)

Menurut pria dari jurusan Hukum di Universitas Balikpapan itu, menganggap jika rapat terbatas persiapan pemilu yang dilakukan oleh Jokowi semalam masih sekadar permainan domino. Tanpa kepastian.

Dirinya pun mengingatkan, agar orang nomor satu di Indonesia itu agar tak melanggar konstitusi.

"Sudah jelas di Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas bahwa presiden memiliki masa jabatan," kata dia.

2. Tuntutan para pendemo

Spanduk tuntutan aksi Aliansi Kota Minyak membentang di depan Gedung DPRD Kota Balikpapan (IDN Times/Riani Rahayu)

Dalam aksi yang berlangsung pada pukul 16.30 Wita itu, para pendemo melontarkan empat tuntutan.

Di antaranya menolak perpanjangan masa jabatan presiden, menolak dan membatalkan kenaikan PPN 11 persen, menuntut pemerintah kota Balikpapan menyelesaikan segala permasalahan di Kota Minyak, dan meminta Pemerintah Kota Balikpapan mencabut izin perusahaan yang merusak lingkungan di Teluk Balikpapan.

"Seperti permasalahan banjir yang sampai hari ini juga belum terselesaikan, masalah DAS (daerah aliran sungai) juga belum selesai. Ini juga jadi catatan untuk Pemkot Balikpapan. Jadi demo ini tak hanya mengangkat isu nasional tetapi juga daerah," terangnya.

3. Kawal demo mengedepankan humanis

Ilustrasi (IDN Times/Mardya Shakti)

Terpisah, Kapolresta Balikpapan Komisaris Besar Pol V Thirdy Hadmiarso menuturkan, untuk pengawalan dalam aksi hari ini pihaknya menerjunkan sekitar 683 personel. Gabungan antara TNI-Polri dan Satpol PP di Kota Balikpapan.

Dirinya melanjutkan, jika pengamanan yang dilakukan juga menindaklanjuti instruksi Kapolri yang mengedepankan humanis.

"Jadi pengamanan ini kami tidak menggunakan apa pun yang kiranya dinilai membahayakan bagi peserta aksi. Artinya kami semua melaksanakan dengan SOP yang ada," ujarnya.

Sementara demo pun selesai menjelang waktu buka puasa.