Ratusan Personel TNI Mengawal Pembangunan IKN

Arfan mengatakan, rencana pembentukan satgas pengamanan IKN merupakan gagasan dari Komando Daerah Militer VI Mulawarman. Jadi pengamanan di IKN juga sudah ada wacana dari Kodam yakni Satgas Pengamanan. 

Dibeberkannya, sedikitnya 450 orang prajurit TNI akan diturunkan dalam operasi Satgas Pengamanan IKN itu. Namun, mereka tidak langsung diterjunkan seluruhnya ke wilayah IKN tersebut. Hal itu karena pembangunan di IKN masih berjalan sekian persen.

"Kan pembangunan IKN sedang berjalan beberapa persen, jadi kalau langsung diturunkan semua, terlalu ramai," tutur Dandim.

Ia menambahkan, prajurit akan diturunkan secara bertahap, tahap pertama diperkirakan sebanyak seratus orang prajurit yang akan disiagakan terlebih dahulu. Di mana mereka yang tergabung dalam Satgas Pengamanan IKN itu akan mengawal pelaksanaan pembangunan ibu kota. 

“Mereka juga akan bertugas menjamin kelancaran distribusi material sejak dari pelabuhan hingga ke lokasi pembangunan. Serta memastikan kondusifnya wilayah di IKN, selama pembangunan berjalan,” tegas Arfan. 

Namun kini lanjutnya, masih dilakukan penyusunan  personel yang bertugas di Satgas Pengamanan tersebut agar segera diterjunkan di ibu kota baru. 

Sementara itu, sambungnya, Komando Distrik Militer (Kodim) 0913/PPU menjamin situasi sosial di lokasi pembangunan IKN. Adapun gejolak di tengah masyarakat yang muncul belakangan telah berhasil diredakan.

“Progres pembangunan IKN diperkirakan telah mencapai 10 persen. Pengaruh utama percepatan pembangunan ini adalah kondusif lingkungan dan masyarakat setempat,” urainya.

Pihaknya hingga saat ini, terus berfokus pada operasi pengamanan ketertiban. Beberapa potensi yang menimbulkan hambatan terhadap pembangunan, maka sebisa mungkin diurai.

“Secara umum aman dan kondusif cuma ada beberapa yang kemarin menolak dan tidak mau direlokasi, itu dalam bentuk spanduk,” ungkapnya.

Ia mengaku, beberapa waktu lalu ada segelintir masyarakat di Sepaku yang menolak relokasi dari lokasi IKN. Namun, ia menilai hal ini hanya kesalahpahaman karena kurangnya sosialisasi terhadap mereka.

“Selain itu setelah kami telusuri lebih lanjut, penolakan itu juga karena adanya kepentingan tertentu terhadap rencana pemerintah pusat tersebut. Kami sudah koordinasi dengan kepolisian dan Kodam," terangnya. 

Koordinasi itu, kata Dandim untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat dan komunikasi sosial yang efektif. Dan hasilnya, masyarakat pun dapat mengerti lebih jelas terkait haknya. Pihaknya juga tengah memutuskan komunikasi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tersebut. 

Pendekatan kepada masyarakat itu agar mereka tidak mudah terpengaruh dengan kepentingan beberapa pihak, yang dapat mengganggu kelancaran pembangunan IKN. 

Pihaknya juga, tengah mempersiapkan pembentukan tim khusus pemantauan pengamanan, untuk melakukan mitigasi preventif segala potensi yang bakal menunda pembangunan IKN.

“Kemarin hampir mengganggu sedikit, karena progres kerja beberapa waktu tidak ada peningkatan. Harapannya sebelum hari raya permasalahan itu sudah harus selesai,” pungkasnya.