Rp109 Triliun untuk IKN, Ini Rincian Pembangunan Tahap II

16 Apr 2025, 15:30 WIB

Potret Istana Negara dari Taman Kusuma Bangsa, IKN. (IDN Times/Erik Alfian)

Balikpapan, IDN Times - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan progres signifikan. Kini, pembangunan memasuki Tahap II yang mencakup periode 2025 hingga 2029.

Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan seperti lelang proyek, serah kelola, dan pelaksanaan pekerjaan akan segera dimulai.

“Pembangunan Tahap II IKN telah resmi berjalan. Selanjutnya, proses lelang akan segera dilaksanakan, diikuti oleh pengerjaan proyek-proyek baru,” jelas Basuki dalam siaran pers, Rabu (16/4/2025).

1. Fokus kompleks pemerintahan dan akses wilayah baru

Investasi swasta di IKN tetap menggeliat. (IDN Times/ Erik Alfian)

Untuk tahap ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran dari APBN sebesar Rp48,8 triliun. Dana tersebut difokuskan pada penyelesaian pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif, pengembangan ekosistem pendukung, serta pembukaan akses ke Wilayah Perencanaan (WP) 2 IKN.

Tak hanya pembangunan fisik, alokasi anggaran juga mencakup pemeliharaan infrastruktur yang telah selesai dibangun. Basuki menekankan pentingnya aspek perawatan agar fasilitas negara tetap terjaga fungsinya dan bisa dimanfaatkan secara optimal dalam jangka panjang.

2. Tambahan pendanaan Rp60,93 Triliun lewat skema KPBU

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono (tengah) saat memimpinn rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN. (Dok. Humas OIKN)

Di luar APBN, proyek IKN juga mendapat dukungan dana dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp60,93 triliun. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan 97 tower apartemen serta 129 unit rumah tapak yang diperuntukkan bagi ASN dan tenaga kerja di kawasan IKN.

Selain itu, terdapat enam proyek KPBU yang mencakup pembangunan jalan serta multi utility tunnel (MUT) sepanjang total 138,6 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Satu proyek lainnya dikhususkan untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

3. Koordinasi lintas instansi

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono (tengah) saat memimpinn rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN. (Dok. Humas OIKN)

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan sinergi antarinstansi, OIKN bersama Kementerian PUPR, Kementerian PKP, para konsultan, dan penyedia jasa konstruksi mengadakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur, Selasa (15/4), bertempat di Kantor Kemenko 3 KIPP Nusantara.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat kerja sama, sekaligus mengevaluasi proyek-proyek yang telah selesai, sedang berlangsung, maupun yang akan segera dimulai.