Rp12 Triliun Digelontorkan, Pembangunan Pusat Politik IKN Digeber
Nusantara, IDN Times - Proyek pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, resmi memasuki fase konstruksi. Tahap ini dimulai setelah penandatanganan 20 paket kontrak pembangunan tahap kedua untuk periode 2025–2029.
Sebelumnya, pemerintah telah meneken 12 paket proyek di kawasan tersebut. Pada Kamis (4/12), penandatanganan dilanjutkan dengan delapan paket kontrak tambahan, sehingga total 20 paket kini siap dikerjakan.
“Sebanyak delapan kontrak yang ditandatangani dua hari lalu mencakup lima paket pembangunan gedung dan kawasan perkantoran legislatif. Total ada 16 gedung yang dibangun di atas lahan seluas 41,81 hektare,” ujar Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, di Nusantara, Sabtu.
1. Pembangunan kawasan perkantoran yudikatif
Selain itu, dua paket kontrak lainnya mencakup pembangunan gedung dan kawasan perkantoran yudikatif yang terdiri atas empat gedung di lahan seluas 15,15 hektare.
Ada pula satu paket pekerjaan pembangunan kantor pendukung, meliputi tiga gedung Kantor Otorita IKN Tahap II di atas lahan 2,9 hektare, serta tiga gedung Kantor Polres IKN Tahap I di lahan 3,07 hektare.
Basuki menegaskan bahwa kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan menjadi prioritas dalam seluruh proses pembangunan. “Pembangunan tahap dua ini harus lebih baik dari sebelumnya. Saya yakin proyek ini akan menjadi contoh bagi dunia,” ujarnya.
2. Progres pembangunan di IKN
Ia menambahkan, penandatanganan kontrak tersebut menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif menuju IKN sebagai ibu kota politik pada 2028, sekaligus mempercepat pelaksanaan tahap kedua pembangunan.
“Hingga kini, sudah 20 dari total 28 paket pekerjaan tahap kedua (2025–2029) yang ditandatangani, terdiri atas 14 paket pembangunan fisik dan enam paket manajemen konstruksi atau supervisi,” kata Basuki.
Pembangunan kawasan tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp12 triliun dengan skema tahun jamak.
“Kawasan Legislatif dan Yudikatif ini merupakan bagian dari proyek prioritas pemerintah untuk menghadirkan infrastruktur modern, efisien, dan berkelanjutan di IKN,” ujarnya.
