Serikat Buruh Balikpapan Tuntut Komitmen Pemerintah selama COVID-19

Menurut Mugianto, wabah COVID-19 yang menyebabkan pemda mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial. Keputusan itu berdampak kepada melemahnya pertumbuhan ekonomi, penurunan kinerja operasional, keuangan dan akhirnya kepada persoalan tenaga kerja. 

Data dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Balikpapan tercatat ada sekitar 5.434 orang dirumahkan dan 987 orang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama pandemik COVID-19. Itu sebabnya dia meminta perusahaan menangani permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi. 

“Pemerintah harus membantu persoalan ini,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah memetakan kondisi ketenagakerjaan secara menyeluruh sehingga persoalan dapat diselesaikan, sehingga perusahaan dapat bertahan dan pekerja tetap mendapatkan penghasilan layak.

“Kami ingin setiap perusahaan agar menghindari PHK dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan akibat dampak pandemik COVID-19. Caranya merumuskan langkah-langkah penyelamatan perusahaan serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja,” terangnya.

Selain itu, Serikat Pekerja Kota Balikpapan ini juga mendukung kebijakan pemerintah menunda pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja. 

Menanggapi tuntutan yang disampaikan serikat pekerja, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan pemerintah pusat telah berjanji memberikan dana stimulus kepada perusahaan yang mampu bertahan dalam masa pandemik COVID-19, tanpa kebijakan PHK.

“Ini persoalan yang cukup berat, kami memang harus duduk bersama berjuang melawan COVID-19. Pemerintah berharap perusahaan tidak melakukan PHK,” pungkasnya.