Tangani COVID-19, Pemkot Balikpapan Anggarkan Rp240 Miliar

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan  Taufiqurrahman memastikan kebijakan rasionalisasi sejumlah anggaran untuk mencukupi kekurangan anggaran penanganan COVID-19, tidak akan mempengaruhi besaran anggaran untuk program penanganan banjir di Kota Balikpapan.

Program penanganan banjir akan tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam proses penganggaran, karena persoalan banjir juga merupakan persoalan utama yang tidak kalah pentingnya untuk ditangani di Balikpapan.

“Kami berusaha agar anggaran untuk penanganan banjir tetap dialokasikan  dan tidak dipotong, saat ini memang kita akan memfokuskan penggunaan anggaran untuk penanganan COVID-19, tapi persoalan banjir juga penting untuk ditangani,” kata Taufik.

Dalam beberapa pekan ini, Balikpapan kembali memasuki musim hujan. Sejumlah ruas jalan dan permukiman yang ada  di Kota Balikpapan kembali terendam banjir setelah diguyur hujan. Bencana banjir menjadi salah satu ancaman lain yang harus dihadapi oleh masyarakat di tengah pandemi virus corona. 

Taufiq menjelaskan total anggaran fisik yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan tahun 2020 ini tercatat mencapai Rp390 miliar.

Anggaran tersebut meliputi kegiatan pembangunan gedung perkantoran, jalan dan fasilitas umum lainnya, termasuk drainase dan pengerukan sedimentasi yang merupakan program untuk pencegahan bencana banjir yang dialokasikan melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan.

“Dari sekian daftar anggaran, DPU itu anggarannya yang paling besar, kemungkinan akan dirasionalisasi hingga 40 persen untuk COVID-19. Tapi saya pastikan untuk kegiatan yang berkaitan dengan program penanganan banjir tidak akan dirasionalisasi,” jelasnya.

Selain itu, koreksi terhadap APBD Kota Balikpapan tahun 2020 juga berasal dari minimnya pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sejumlah sektor pajak dan retribusi daerah selama beberapa bulan kedepan.

"Pemasukan daerah ini (akan berkurang) diakibatkan oleh  kebijakan dari Pemerintah Kota Balikpapan yang memberikan waktu penundaan pembayaran pajak daerah selama 6 bulan ke depan bagi pengusaha hotel, penutupan tempat hiburan malam (THM) dan pembebasan iuran retribusi pasar," ujarnya.