Bantu Legalitas Lahan Transmigrasi Pemkab PPU Programkan Jempol Pesat

2. Seribuan sertifikat milik masyarakat eks transmigrasi belum balik nama

Diungkapkannya, ada seribuan sertifikat lahan yang dimiliki masyarakat eks peserta transmigrasi yang saat ini masih belum balik nama.

Sehingga meskipun lahan telah dikelola menjadi perkebunan, tetapi lahan tersebut masih atas nama pemilik lama. Akibatnya, mereka mengalami kesulitan apabila akan mengelola lahan itu untuk kegiatan lain.

"Selama ini mereka hanya memegang kuitansi pembelian atau akta jual beli lahan, namun sertifikat masih pemilik lama," tukasnya.

Untuk diketahui, penjualan lahan eks peserta transmigrasi tersebut terjadi puluhan tahun lalu. Ketika itu banyak peserta program transmigrasi yang tidak tahan dan kembali ke tempat asalnya sehingga lahannya dijual kepada sesama peserta transmigrasi sekitarnya. Tetapi sayangnya si penjual dan pembeli tidak memproses balik namanya.

"Jadi setelah dilakukan pendataan dan pengukuran mereka nantinya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Konsentrasi kita saat ini di Kecamatan Sepaku dan Babulu karena banyak lahan yang sudah pindah tangan tetapi belum balik nama. Jempol Pesat ini sasarannya hanya bagi masyarakat eks transmigrasi saja, diluar itu tidak bisa dilayani," urainya.

Tohar berharap, pengadilan negeri bisa segera menggelar sidang, pasalnya sudah ada 50 gugatan yang telah masuk ke pengadilan.