Jumlah ASN PPU Pelanggar Perbup COVID-19 Meningkat

2. Para ASN yang terjaring tersebut rata-rata melakukan pelanggaran memakai masker tidak sesuai aturan

Para ASN dan tenaga honorer yang terjaring tersebut, ujarnya, rata-rata melakukan pelanggaran karena memakai masker tidak sesuai dengan aturan semestinya. Sementara bagi pelanggar dari kalangan masyarakat paling banyak disebabkan tidak menggunakan masker.

Terhadap para pelanggar tersebut, tegasnya, diberikan sanksi teguran dan apabila belakang hari ditemukan masih melakukan perbuatan sama, maka sanksi tegas bakal diberikan kepada mereka berupa sanksi sosial melakukan kegiatan bersih-bersih atau menyediakan masker sebanyak 200 lembar untuk  dibagikan kepada masyarakat.

“Sanksi teguran kami berikan sebanyak dua kali dibuktikan dengan Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP), jika masih melanggar maka pelaku pelanggar itu didenda administratif  sebesar Rp1 juta rupiah. Hal ini juga berlaku bagi para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan,” tukasnya.

3. Harusnya tidak ada perbeda antara ASN dengan masyarakat lainnya jadi harus ditindak tegas

Menanggapi masih adanya ASN yang terjaring tim gabungan penegak disiplin protokol kesehatan COVID-19, anggota DPRD PPU, Irawan Heru Suryanto, menegaskan, harusnya tidak ada perbedaan antara ASN dengan masyarakat lainnya jadi harus ditindak tegas.

Sebab Perbup itu dibuat untuk seluruh masyarakat PPU termasuk juga masyarakat luar daerah ketika berada di kabupaten PPU.

Ia menyayangkan, seharusnya ASN bisa menjadi contoh melaksanaan protokol kesehatan bagi masyarakat PPU serta menerapkan Perbup yang dibuat oleh Bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud. Bahkan pimpinan ASN itu harus memberikan teguran keras kepada bawahnya.

“Bahkan, jika perlu bupati memanggil kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimana ASN itu berdinas, karena itu salah satu bentuk pelanggaran yustisia sehingga harus ada tindakan tegas dari bupati sendiri,” tegasnya.