Peringati HUT PAUD, Ratusan Guru Mendatangi DPRD PPU

2. Upah bagi guru PAUD jadi kewajiban daerah bukan hibah

Pemkab PPU lebih memperhatikan kesejahteraan guru PAUD agar profesional. 

“Perhatian itu bagi yang memenuhi syarat dan ketentuan berlaku dinyatakan sebagai guru dan berhak mendapatkan tunjangan profesi dan pembinaan berkelanjutan profesionalismenya,” pintanya. 

Selain itu, ia juga meminta, agar pemerintah dan DPRD PPU dapat membuatkan peraturan daerah (Perda) yang mengatur insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini di sekolah swasta.

“Hal ini agar menjadi kewajiban daerah, jadi honor bagi guru PAUD bukan lagi melalui dana hibah dimana hukumnya sunah bisa ada bisa juga tiada ada,” harapnya.

3. DPRD siap akomodasi aspirasi guru PAUD

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD PPU Syahruddin M Noor mengaku siap mengakomodasi aspirasi para gurus PAUD. Tetapi tentunya harus memiliki dasar hukum kuat, seperti dalam perumusan perda tentang kesejahteraan para guru PAUD. 

Apalagi jika kelak ada perintah dalam UU tentang Sisdiknas daerah sebagai dasar pembuatan perda. Sebenarnya leading sector ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) sebagai instansi teknis dalam pembuatan kajian akademis. 

“DPRD hanya finalisasi raperda menjadi perda saja. Sedangkan jika membuat perda inisiasi tidak bisa kami lakukan,  karena sudah ada UU yang mengaturnya, berbeda jika di luar UU masih dapat dilakukan,” jelasnya.