PPU Tidak Memiliki Ahli Psikolog Klinis untuk Penanganan KDRT 

2. Kerap minta bantuan tenaga psikolog di UPTD PPA Kota Balikpapan

Karena  tidak memiliki tenaga psikolog klinis, Adi terpaksa meminta bantuan tenaga ahli psikolog dari UPTD PPA Kota Balikpapan.

“Kami menilai tidak adanya tenaga ahli khusus itu, kami  kerap kesulitan dalam mengembalikan kondisi psikis korban kekerasan, pun adanya bantuan dari UPTD PPA Balikpapan tak serta-merta mengatasi masalah,” urainya. 

Pasalnya, untuk mendapatkan layanan tersebut pihaknya harus menunggu jadwal konseling yang lowong disela-sela penanganan yang dilakukan UPTD PPA Balikpapan. Membuat penanganan kerap tertunda karena hanya menggunakan tenaga konseling yang ada.

Ia menegaskan, tenaga psikolog klinis ini juga sangat dibutuhkan ketika pelaksanaan assessment kasus korban sebagai penanganan awal, sebelum dilakukan tindakan lanjutan. 

Belum lagi, jika perlu pendampingan terhadap korban KDRT.

3. Juga saat pendampingan di pengadilan pemenuhan hak anak dan perempuan terkendala

Selain itu, juga kebutuhan pendampingan para korban selama menjalani proses peradilan. 

“Ditambah lagi penyelesaian administrasi, petugas administrasi juga biasanya melakukan pendampingan," tukasnya.

Ia membeberkannya, saat ini jumlah SDM Bidang PPA DP3AP2KB PPU sebanyak  delapan orang saja, yakni dua tenaga fungsional, dua pegawai honorer, tiga staf, dan satu aparatur sipil negara (ASN) selaku kepala bidang. 

Di mana mereka sebenarnya bukan ahlinya dalam melaksanakan pekerjaannya, sebab bidang PPA harus memantau perkembangan psikis korban kekerasan secara berkala dari dua bulan, enam bulan bahkan hingga dua tahun pasca kejadian.

“Adanya tenaga ahli klinis ini juga mendorong rencana pendirian UPTD PPA kini sedang berproses,” ucapnya.

Agar nantinya, ada pembagian kewenangan secara jelas antara pencegahan dengan sosialisasi dan penanganan secara langsung terhadap korban sampai pemulihan trauma, pasca kejadian serta penanganan.