TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Warga Penajam Kecewa, Pemerintah Daerah Dianggap Gagal Atasi COVID-19 

Makin parah kini positif meninggal dalam rumah

Gapura pintu masuk kabupaten Penajam Paser Utara yang berslogan "Serambi Nusantara" (IDN Times/Ervan)

Penajam, IDN Times - Sejumlah kalangan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) kecewa dengan penanganan pandemik COVID-19. Pemerintah daerah dianggap gagal di mana kasus terus bertambah, angka kesembuhan rendah, dan kematian terus meningkat. 

"Kami menilai pemerintah Kabupaten PPU sudah gagal total, karena jumlah kasus penambahan pasien setiap hari bukanya berkurang tetapi malah semakin banyak. Bahkan kemarin saja sudah mencapai 114 tambahan positif COVID-19 baru tetapi tidak ada upaya yang nyata untuk menekan lanjut pertumbuhan kasus," ujar Arianto warga Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, kepada IDNTimes, Jumat (23/72021).

Baca Juga: Kasus Aktif COVID-19 di Penajam Menggila Mencapai 490 Pasien

1. Sekarang ambulans lalu lalang banyak bawa jenazah positif COVID-19

Ilustrasi Pemakaman jenazah positif COVID-19 di Penajam Paser Utara (IDN Times/Istimewa)

Selain penambahan kasus, tambahnya, jumlah pasien positif yang meninggal dunia juga tinggi, sekarang mobil ambulans yang lalu lalang lebih banyak membawa jenazah pasien positif ketimbang pasien yang sakit. Asumsi kegagalan itu bisa dilihat secara fakta dalam info grafis yang setiap hari dirilis Satgas.  Angka pertumbuhan positif baru semakin menjadi jadi sementara angka kesembuhan sangat rendah.

"Pasien yang meninggal sekarang tidak lagi berasal dari RSUD tetapi kini meninggal dunia ketika di rumah termasuk mereka yang menjalani isolasi mandiri (isoman). Ini satu indikator kalau Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten PPU gagal. Ditambah lagi tidak adanya dukungan dana penanganan dari pemerintah kabupaten, sehingga para tenaga kesehatan tidak berbuat banyak terhadap orang sakit," tukasnya.

Senada dengannya, warga Kelurahan Petung, Syukur menilai segala upaya pemerintah daerah melalui Satgas PPU dipastikan tidak berdampak positif terhadap penanganan pandemik. Apalagi saat tidak didukung anggaran.

"Harusnya anggaran itu dimaksimalkan untuk penanganan COVID-19, tetapi fakta di lapangan malah anggaran yang ada lebih diutamakan untuk membiayai proyek-proyek fisik milik pemerintah. Ini bukti kalau pemerintah kita kurang peduli harusnya saat pandemik COVID-19 seperti sekarang tidak ada kegiatan pembangunan fisik," cetusnya.

2. Jika daerah tidak mampu lagi lebih baik angkat bendera putih

RSUD RAPB PPU hingga kini menjadi lokasi perawatan pasien COVID-19 (IDN Times/Ervan)

Dirinya meminta, jika daerah tidak mampu lagi lebih baik angkat bendera putih dan menyerahkan penanganan ke provinsi atau ke pemerintah pusat. Namun dilakukan secara resmi sehingga pemerintah Kaltim dan pusat mengetahui.

Menurutnya, saat ini kunci menekan jumlah kasus positif dan positif meninggal serta mampu menaikkan angka kesembuhan hanya satu, adalah  masyarakat yang disiplin prokes dan pemimpin yang peduli serta Satgas yang siaga. 

"Pemimpin harus peduli anggaran sampai peduli kebutuhan masyarakat di masa pandemik sekarang dan tentu bisa ditiru oleh masyarakat. Masyarakat pasti nurut kalau lihat pemimpin peduli dan sungguh sungguh mengabdi bagi negeri," katanya.

3. Saat ini Dinkes hanya bisa mengimbau agar masyarakat patuhi prokes

Pemakaman pasien positif COVID-19 di Balikpapan Kaltim. (IDN Times/Hilmansyah)

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten PPU dr. Jansje Grace Makisurat menyatakan, hanya bisa menhimbau agar masyarakat  patuhi prokes di masa pandemik. 

Namun, tugas penanganan COVID-19 itu bukan melulu ada di Dinkes PPU tetapi juga ada tanggung jawab di tugas pokok dan fungsi (tupoksi) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain.

Ia mencontohkan, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah seharusnya rajin turun dan memaksimalkan penegakan disiplin prokes di masyarakat. Kemudian Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) seharusnya gencar memberitakan tentang COVID-19 dan saran saran kepada masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. 

"Kalau semua dibebankan ke puskesmas dan Dinkes,  bisa  mati duluan kita. Sekarang para tenaga kesehatan (nakes) selain mengurus pasien COVID-19,  juga vaksinasi pasien non COVID-19. Tangani program lain seperti,  TBC, malaria,  demam berdarah, kesehatan ibu anak, kesehatan lansia, orang dengan gangguan jiwa dan program lain-lainnya banyak lagi. Akibatnya nakes kita banyak drop. Bahkan saat ini, petugas tracing tugasnya semakin bertambah berat. dengan banyaknya kasus aktif," keluh Grace.

4. Sudah ajukan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 tetapi tidak bisa

Proses vaksinasi COVID-19 bagi punggawa PLN di Balikpapan. Foto istimewa

Diungkapkannya, Dinkes PPU telah menyampaikan refocusing atau peralihan anggaran dalam peraturan kepala daerah (Perkada) guna kebutuhan operasional jika rumah susun sewa (Rusunawa) di buka buat pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dan pelatihan pemulasaran, pemakaman, dan  pelatihan tracing bagi tokoh masyarakat. 

Tetapi upaya ini belum bisa dilaksanakan. 

Belum lagi kekurangan anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU.

"Kan saat ini kasus pasien terkonfirmasi positif COVID-19 terus bertambah, sehingga perlu dilakukan upaya atau kegiatan tambahan seperti mengoperasikan kembali Rusunawa. Tetapi anggarannya tidak ada, sehingga kami hanya bisa mengimbau dan bekerja semaksimal mungkin," pungkasnya.

Baca Juga: Awas! Pelanggaran Prokes COVID-19 di Penajam akan Terancam Pidana

Berita Terkini Lainnya