Badan Hukum Khusus untuk Pelaku Usaha Kecil dan Menengah

2. Terobosan yang dilakukan Kemenkuham di tengah pandemik

Lebih lanjut, Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Cahyo R Muzhar menambahkan, pihaknya terus menyosialisasikan layanan PP sejak diluncurkan 8 Oktober 2020 lalu.

Layanan badan hukum ini, menurut Cahyo menjadi terobosan para pelaku usaha di tengah pandemik COVID-19. Selain memberikan kemudahan juga menyederhanakan sistem birokrasi badan usaha. 

“Untuk itu Bapak Menteri Hukum dan HAM telah memerintahkan Dirjen AHU sebagai company registry untuk memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha, utamanya pelaku usaha mikro dan kecil yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan dan fasilitas untuk mengembangkan usahanya baik dari pemerintah maupun perbankan,”ujarnya.

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah lebih dari 70 Undang-Undang pemerintah memperkenalkan badan hukum baru yaitu perseroan perorangan.

“Sebagai sarana yang dapat dipilih para pelaku UKM dalam menjalankan usahanya sebagai terobosan PP khas Indonesia dan satu-satunya di dunia berbadan hukum memiliki kelebihan,” jelasnya.