KPU Balikpapan: Pengadaan Logistik Pilkada 2020 Tak Wajib e-Katalog
Untuk memberi peluang vendor lokal
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan berencana membuka kesempatan pengadaan logistik Pilkada Kota Balikpapan tahun 2020 kepada vendor di luar e-katalog.
"Kami membuka kesempatan kepada vendor yang menawarkan logistik Pilkada di luar e-Katalog, kalau lebih murah pasti dimenangkan," kata Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan Sabrani yang biasa disapa Alex ketika diwawancarai wartawan di Sekretariat KPU Kota Balikpapan, Jumat (25/10).
Baca Juga: KPU Balikpapan Dorong Perusahaan Lokal Cetak Kertas Suara
1. Untuk efisiensi penggunaan anggaran Pilkada
Alex menjelaskan pengadaan logistik Pilkada 2020 akan dilaksanakan beberapa bulan sebelum jadwal pemungutan suara 23 September 2020 mendatang.
Sesuai dengan arahan dari KPU RI, dalam proses pelaksanaan pengadaan logistik khususnya kertas suara, KPU di kabupaten/kota diperbolehkan untuk menggunakan vendor dari daerah di luar daftar e-katalog.
Hal tersebut diberlakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang merupakan perubahan dari aturan sebelumnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
“Kalau dulu kita harus melalui e-katalog, kalau sekarang sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018, boleh di luar e-katalog asalkan lebih murah,” jelasnya.
Hal ini menurut Alex, akan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran Pilkada karena harga yang digunakan lebih murah. “Negara menjadi diuntungkan dengan aturan ini,” jelasnya.
Baca Juga: KPU Balikpapan Bakal Lelang 10.341 Kotak Suara Pemilu