Koalisi Dosen Unmul Tolak dan Usut Tuntas Tambang Ilegal

1. Kurangnya perhatian aparat terkait aktivitas tambang

Namun proses hukum terhadap para pelaku tambang ilegal ini, tidaklah sesuai harapan publik. Bahkan yang berada di barisan terdepan dalam upaya melawan tambang ilegal ini, justru datang dari warga, bukan aparat kepolisian apalagi pemerintah.

Seperti diketahui bahwa kegiatan tambang ilegal adalah kejahatan. Dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, secara tegas menyebutkan bahwa, setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp100 miliar. Lantas bagaimana mungkin kejahatan justru didiamkan begitu saja. Sebab pembiaran terhadap tambang ilegal, adalah bagian dari kejahatan serius.

Menyikapi perkembangan dan fenomena tambang ilegal di Kaltim yang kian marak dan meluas tersebut, Koalisi Dosen Universitas Mulawarman Samarinda pun menyampaikan sikap tegas sebagai.

"Kepolisian harus secara serius mengusut tuntas kasus tambang ilegal, baik pelaku di lapangan maupun aktor intelektual yang berada di baliknya (directing mind)," tertulis dalam pernyataan tersebut dalam press rilis yang disebarkan kepada awak media.

Sebab mustahil penambang ilegal tersebut berani melakukan kegiatan secara terang-terangan dan terbuka, tanpa bekap dari orang-orang tertentu.