Dampak IKN, Kaltim Optimis Pertumbuhan Ekonomi hingga 7 Persen

2. Proyek IKN juga membawa dampak positif bagi ekonomi nasional

Meskipun demikian, Isran menyatakan, pelaksanaan proyek IKN nantinya juga akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hitungannya, pembangunan IKN pun mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional 3 hingga 4 persen.

Pemindahan ibu kota negara sudah lama jadi bahan pertimbangan para pemimpin bangsa sejak masa Presiden Sukarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhono, dan kini Joko Widodo.

"Pemindahan ibu kota negara ini sudah sangat lama dipikirkan. Sejak 2015 Pak Jokowi bahkan sudah melakukan kajian, dan Kaltim akhirnya yang dipilih," ungkap Isran.

Isran menyatakan, IKN ini nantinya menjadi milik seluruh bangsa Indonesia di mana secara geografis letaknya tepat di tengah-tengah Indonesia. Manfaatnya pun tentunya dirasakan langsung seluruh daerah lain di Indonesia.

3. IKN mengusung konsep forest city

Pemerintah dalam banyak kesempatan menyebut, pembangunan IKN nantinya mengusung konsep forest city (kota hutan). Dalam konsep itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut, pemerintah akan jadi kolaborasi kota modern, smart (pintar), beautiful (cantik), dan suistainable (berkesinambungan), dengan kekayaan hutan tropis.

Pengembangan ibu kota negara mempertimbangkan upaya pelestarian alam dan lingkungan. Pemerintah pun akan meminimalkan pilihan peralihan alih fungsi lahan konservasi yang ada di Kalimantan.

Idealnya, pemerintah membangun kota hijau memaksimalkan daya dukung alam Kalimantan, sehingga ibu kota baru bisa menjadi kawasan paru-paru dunia.

4. IKN akan dibangun di area seluas 2.000 hektare

Ibu kota baru nanti terbagi area inti seluas 2.000 hektare untuk istana negara, kantor lembaga negara, taman negara, dan botanical garden. Pembangunan area inti dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Selanjutnya, pemerintah fokus pada perluasan kawasan seluas 440 ribu hektare bagi permukiman ASN/TNI/Polri, perwakilan diplomatik, fasilitas pendidikan/kesehatan, universitas, penelitian, taman nasional, konservasi orangutan, kompleks permukiman dan lain lain. Pembangunan di kawasan ini selama 10 tahun.

Total anggaran dibutuhkan sekitar Rp466 triliun termasuk dengan pemindahan 1,5 juta aparatur sipil negara (ASN).

Kawasan istimewa ini pun nantinya ditangani badan pengelola khusus yang bertanggung langsung kepada presiden. Pemerintah akan merumuskan undang-undang pengelolaan kawasan khusus ibu kota di Kaltim.

Pengelolanya suatu badan khusus dilindungi peraturan hukum. Agar tidak terjadi dualisme pengelolaan seperti daerah lain.