Jatamnas: Kaltim Butuh Restorasi, Bukan Pemindahan Ibu Kota

2. Dari 625 IUP di Kutai Kartanegara, 90 izin ada di Samboja

Boleh jadi dalam pemindahan ibu kota itu, lanjutnya, ada agenda lain terselip. Misal, hanya memberi untung kepada oligarki tambang batu bara dan penguasa lahan di Benua Etam. Dari data yang dihimpun Jatam, setidaknya ada 1.190 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kaltim, 625 izin di antaranya berada Kabupaten Kutai Kartanegara. Di Kecamatan Samboja saja terdapat 90 Izin pertambangan. Di Bukit Soeharto juga terdapat 44 izin tambang.

"Bahkan, izin Pemegang Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) juga ada di kawasan Samboja," imbuhnya.

3. Pemindahan ibu kota negara hanya sekadar bagi-bagi proyek usai pilpres

Terpisah, Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang juga menuturkan hal senada. Kata dia, pemindahan ibu kota ini tidak lebih dari kompensasi politik atau bagi-bagi proyek setelah pemilihan presiden.

Mengapa tak melakukan restorasi atau pemulihan lubang tambang seluas 2,4 juta hektare yang tersebar di tujuh kabupaten/kota di Kaltim. Yang menjadi persoalan ialah, ketika ibu kota pindah, apakah masalah lingkungan Bumi Mulawarman itu selesai?

"Seharusnya itu yang diperhatikan. Kaltim ingin dipulihkan. Bukan sebaliknya," ujarnya saat ditemui di kantornya.

Tak hanya itu, pemindahan ibu kota juga bisa menimbulkan krisis air. Bayangkan saja, 1,5 juta orang pindah ke kawasan yang tak punya sumber air.

"Kebutuhan air dalam satu hari manusia itu 60 liter. Jumlah itu bukan hanya untuk minum tapi juga yang lain," sebutnya.