Ramai Kepala Daerah Tolak Impor Beras, Ini Respons Gubernur Kaltim
Kaltim berpotensi swasembada pangan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times - Rencana pemerintah impor beras hingga jutaan ton mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Mulai dari politisi, aktivisi hingga petani. Bahkan sejumlah kepala daerah turut berikan sinyal resistensi mengenai agenda tersebut. Lantas bagaimana dengan respons Gubernur Kaltim, Isran Noor?
“Ndak apa-apa, itu soal komunikasi saja. Impor beras itu kalau benar-benar ada ancaman kekurangan stok,” ujar Isran Noor usai meresmikan pembukaan Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) di Kegubernuran Kaltim, Kamis (25/3/2021) sore.
Baca Juga: Pembangunan IKN Kembali Ditunda, Kaltim Malah Lebih Untung, Kok Bisa?
1. Kaltim menambah stok beras dari tiga daerah
Informasi dihimpun IDN Times, sejumlah kepala daerah yang memberikan reaksi penolakan terhadap rencana impor beras pemerintah adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dia menyatakan Jawa Barat surplus beras hingga 322 ribu ton hingga April 2021. Pria yang karib disapa Emil ini menegaskan, bila rencana impor beras ditunaikan maka petani bisa merugi. Lain kisah jika kekurangan beras, wacana ini bisa diterapkan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga memberikan respons senada. Malahan dia mempertanyakan latar belakang pemerintah pusat hendak impor beras. Pasalnya waktunya tak tepat.
Kemudian, dari wilayah timur, ada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Dia menuturkan, jika pemerintah pusat merealisasikan rencana itu maka beras tersebut tidak bisa masuk Gorontalo. Alasannya bisa merusak harga pasar dan merugikan petani.
Meski demikian, khusus Kaltim, hingga kini masih mendapatkan kiriman beras. Stok itu, kata Gubernur Isran, berasal dari Sulawesi, Jawa dan sebagian lagi Kalimantan Selatan.
“Kita mendatangkan beras, karena belum bisa ekspor,” tuturnya.
Baca Juga: Proyek IKN Gagal, Kaltim Diklaim Bakal Kehilangan Momentum