Tingkat Kepesertaan JKN Kaltim 100 Persen, 14 Persen Tak Aktif

Balikpapan, IDN Times – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) telah mencakup seluruh penduduk. Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan, Anurman Huda, menyebutkan bahwa tingkat kepesertaan JKN di Kaltim sudah mencapai 100 persen dari total 4,18 juta jiwa. Namun, tidak semua peserta aktif menggunakan layanan kesehatan.
Dari jumlah itu, sekitar 86 persen peserta masih aktif, sedangkan 14 persen lainnya tidak aktif karena berbagai alasan. Mulai dari menunggak iuran, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga perubahan status pekerjaan yang belum terdaftar di segmen baru seperti peserta mandiri atau penerima bantuan iuran.
1. 14 persen peserta JKN Kaltim tidak aktif

Menurut Anurman, sebagian peserta yang tidak aktif berasal dari berbagai kelas layanan, mulai dari kelas 1 hingga kelas 3. “Misalnya, ada pekerja yang diberhentikan tapi belum berubah ke status kepesertaan lain. Artinya, bisa berasal dari semua kelas,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi tidak aktif ini dapat menimbulkan kendala saat peserta ingin mengakses layanan kesehatan di luar Kaltim. “Kalau di Kalimantan Timur masih bisa tertolong dengan program gratis pol dari Pemerintah Provinsi, tapi kalau di luar daerah, peserta yang menunggak tidak bisa mengakses layanan,” ujarnya.
2. Biaya layanan capai Rp2,3 triliun

Tingginya biaya pelayanan kesehatan di Kaltim menjadi tantangan tersendiri. Dengan 66 rumah sakit dan lebih dari 500 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang bekerja sama, BPJS Kesehatan mencatat pengeluaran mencapai Rp2,3 triliun sepanjang tahun 2025.
“Dari sisi penerimaan, iuran yang kami terima baru sekitar Rp1,7 triliun. Artinya, ada subsidi dari wilayah lain untuk menutup defisit di Kalimantan Timur,” ungkap Anurman.
3. Harapan agar peserta segera lunasi tunggakan

Anurman berharap, peserta yang belum aktif dapat segera melunasi tunggakan agar keberlanjutan program JKN tetap terjaga. “Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi pemicu bagi peserta yang menunggak untuk segera melakukan pembayaran. Dengan begitu, defisit di Kaltim bisa semakin kecil,” katanya.
Ia menegaskan bahwa BPJS Kesehatan berkomitmen meningkatkan mutu layanan di wilayah Kaltim. “Dengan dukungan seluruh peserta yang aktif membayar iuran, pelayanan kesehatan di Kaltim bisa terus membaik,” tutupnya.