TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

Banjir Kalsel, WALHI Desak Pemerintah Evaluasi Izin Tambang dan Sawit

WALHI sebut 50 persen wilayah Kalsel telah dirusak tambang

Isteri dan anak Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Kalsel evakuasi mandiri usai dilanda banjir (Walhi Kalimantan Selatan)
Verified
Mela Hapsari

Balikpapan, IDN Times - Banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) awal tahun ini disebut sebagai banjir terparah dalam catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalsel.

Direktur WALHI Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono mengatakan, penyebab utama dari banjir besar ini karena 50 persen dari total wilayah seluas 3,7 juta hektare di Kalsel sudah dibebani izin tambang dan perkebunan kelapa sawit.

Selain itu, kata Kisworo, carut-marut tata kelola lingkungan dan sumber daya alam (SDA) yang tidak seimbang memperparah potensi bencana banjir di Kalsel.

"Padahal sudah sering saya ingatkan bahwa Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis," ujar Kisworo saat dihubungi IDN Times, Sabtu (16/1/2020).

1. Masifnya izin pembukaan lahan tambang di Kalsel

Situasi Banjir di Kalimantan Selatan pada Jumat (15/1/2021) (Dok. BNPB)

WALHI mencatat, kawasan hijau yang semakin berkurang membuat rusaknya daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup di Kalsel. Persoalan tutupan lahan hingga semakin berkurangnya efektivitas daerah aliran sungai (DAS) juga menjadi faktor lain yang memperparah musibah banjir.

Kisworo mengatakan, potensi bencana banjir besar ini telah diprediksi sebelumnya melalui pantauan cuaca BMKG. "Dan pemerintah lagi-lagi tidak siap. Akhirnya rakyat lagi yang menanggung akibatnya," ucap Kisworo.

Baca Juga: Banjar dan Tanah Laut Paling Parah Terdampak Banjir di Kalsel

2. Banjir berdampak besar pada petani dan nelayan di Kalsel

Evakuasi warga terdampak banjir di Kalimantan Selatan pada Jumat (15/1/2021) (Dok. BNPB)

Banjir besar di Kalsel, jelas Kisworo, menimbulkan dampak parah pada masyarakat luas. Terlebih, bagi petani dan nelayan tambak yang lahannya terendam banjir.

"Kedepan pemerintah harus menyiapkan bibit gratis, agar musim tanam tidak terganggu," tutur dia.

WALHI mendesak agar pemerintah baik presiden, gubernur, seluruh bupati dan wali kota di Kalsel segera meninjau ulang izin tambang dan pembukaan lahan yang ada di Kalsel.

"Review perizinan industri ekstraktif, stop izin baru, dan memastikan keselamatan rakyat dan bencana banjir tidak terulang lagi. Itu yang terpenting," kata Kisworo.

Ia juga meminta, agar pemerintah segera memberi bantuan kepada korban banjir dan melakukan penanganan serius di daerah banjir terparah yakni, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut.

Baca Juga: 5 Jenazah Korban Banjir Ditemukan di Desa Hantakan Kalsel

Topik:
banjir kalimantan selatan
banjir kalsel
WALHI
Tambang
Sawit
Berita Terkini Lainnya

OIKN Ajak Investor Jepang Bangun Industri Cerdas

Kalsel Catat Kasus Obesitas Ada 1265 Penderita

Bambang Susantono Peroleh Rekor MURI untuk Konsep Forest City

Persoalan Sampah Plastik Jadi Perhatian Serius Pemkot Banjarmasin

Polres Paser Tertibkan Penggunaan TNKB Pengendara

Pemprov Kaltim Mendorong Kebangkitan Koperasi di Masing-masing Daerah

BNNP Kaltim Ungkap Transaksi Narkotika di Salah Satu Kafe di Samarinda

OIKN Latih IRT dan Difabel Gunakan Teknologi Digital

Keroyok Pengunjung Kafe, Tiga Warga IKN Dibekuk Polisi di PPU 

Pemkab PPU Berhasil Padamkan Bencana Karhutla