MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Uji Materi UU Provinsi Kalsel

Selama sidang berlangsung, Dirut Borneo Law Firm (BLF) Muhammad Pazri selaku kuasa hukum yang mewakili para pemohon menyampaikan alasan utama permohonan uji materi UU Provinsi Kalsel ini. Di mana tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pemindahan ibu kota Kalsel ini membawa pengaruh cukup besar ke banyak pihak, termasuk pada sektor ekonomi.

Seperti yang diketahui, Banjarmasin sebagai ibu kota Provinsi Kalsel juga dikenal sebagai pintu gerbang perdagangan antar kota karena letak geografis  yang strategis. Lewat UU itu, ibu kota Provinsi Kalsel akhirnya dipindahkan ke Banjarbaru.  

Bagi pemohon pertama, Pazri menerangkan, pemindahan pusat daerah ini dari segi ekonomi dapat menghantam sektor kuliner, konstruksi dan penyedia akomodasi.

Belum lagi hantaman COVID-19 dan harga kebutuhan pokok naik. Yang seharusnya alokasi APBD provinsi digunakan untuk kesejahteraan masyarakat namun harus beralih ke proyek pemindahan, yang pastinya membutuhkan biaya cukup besar.

Pazri kembali menerangkan, tentunya bukan perkara mudah mengubah persepsi masyarakat luas mengenai kedudukan ibu kota provinsi Kalsel. Di mana sejak dulu nama Banjarmasin-lah yang masuk dalam UUD 1945 sebagai pusat daerah Bumi Lambung Mangkurat. 

Hal itulah yang membuat para pemohon dua meminta agar dilakukan uji materi, untuk memastikan kelayakan pemindahan tersebut. Bersamaan dengan itu, pemohon ketiga melalui Lukman Fadlun pun turut menyinggung tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam pemindahan ibu kota provinsi Kalsel, secara umum.

Sedangkan secara khusus tidak ada dari DPR RI yang turun langsung ke Banjarmasin untuk menampung aspirasi rakyat. Bahkan rencana pemindahan ibu kota provinsi ini pun sampai tak diketahui oleh Pemerintah dan DPRD di Banjarmasin.

Hasil dari sidang awalan ini, Hakim Panel pun memberikan beberapa masukan kepada Tim Hukum BLF. Yaitu meminta BLF menguraikan lagi kedudukan hukum Kadin Banjarmasin dalam AD/ART.

Kemudian menguraikan lebih detail terkait cacat formil UU Provinsi Kalsel Nomor 8 Tahun 2022. Dan menjelaskan alasan materil yang paling menguntungkan dalam UUD 1945.

“Kami diberikan waktu selama 14 hari untuk menyampaikan perbaikan berdasarkan masukan Majelis Hakim Panel, kemudian perbaikan itu disampaikan kembali ke MK. Nantinya akan dijadwalkan ulang untuk sidang selanjutnya,” terangnya, dalam keterangan tertulis pers rilisnya.

Dari poin masukan yang diberikan oleh Panel Hakim, Pazri bersama timnya menganggap bahwa Majelis Hakim Panel MK juga antusias dalam menangani perkara ini.

"Harapan kami semoga permohonan ini dikabulkan (pembatalan pemindahan)," tutupnya.