AHY Serahkan Sertifikat Hak Pakai Istana Negara dan Garuda di IKN

11 Okt 2024, 18:04 WIB

Menteri AHY menyerahkan Sertipikat Tanah Elektronik Istana Garuda dan Istana Negara kepada Mensesneg Pratikno. (Dok. Humas Otorita IKN)

Penajam, IDN Times - Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (11/10/2024). Sebelum diresmikan, terlebih dahulu dilakukan penyerahan Sertipikat Tanah Elektronik Istana Garuda dan Istana Negara yang dilakukan oleh Menteri Agraria Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sertifikat hak pakai tersebut diserahkan AHY kepada Menteri Sekretariat Negara, Pratikno di kawasan Istana Negara dan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

1. Serahkan sertifikat hak pakai seluas 568.705 meter persegi

Presiden Jokowi menandatangani prasasti yang menandai peresmian Istana Negara. (Dok. Humas Otorita IKN)

Menurut AHY, penyerahan sertifikat hak pakai seluas 568.705 meter persegi atau 56.87 hektare ini merupakan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pembangunan IKN. Menteri AHY memastikan, pengadaan tanah dan pembangunan di IKN tetap memprioritaskan masyarakat setempat.

“Ini juga penting agar sejak awal administrasinya jelas, dan mudah-mudahan ini juga menjadi simbol yang baik sekaligus menjadi penyemangat untuk selanjutnya kita bisa menuntaskan berbagai tantangan pembangunan IKN. Mudah-mudahan prosesnya bisa lebih cepat lagi, sehingga tidak meninggalkan masalah di kemudian hari,“ tutur Menteri AHY.

2. 2.086 hektare lahan di IKN dilakukan penilaian kembali

Menteri AHY menyebut ada 2.086 hektare lahan di IKN yang menunggu penyelesaian. (IDN Times/Erik Alfian)

Menteri AHY menambahkan, dari 36.150 hektare kawasan hutan yang dilepaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sudah 34.000-an hektare yang sudah klir dan tidak bermasalah.

“Ada sisa 2.086 hektare yang masih ada komplikasi dengan masyarakat sekitar,” kata AHY di kawasan Istana Negara.

Saat ini, ribuan hektare tanah tersebut masih dalam tahap penilaian kembali oleh tim terpadu yang dimotori Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Saat ini, kata AHY, juga sedang dilakukan penilaian dan inventarisasi. Pada saatnya nanti, akan dilakukan penetapan nilai tanahnya oleh KJPP.

“Sehingga masyarakat juga merasa terpuaskan dan tidak dirugikan. Bagi pemerintah juga pembangunan juga bisa dilanjutkan,” kata dia.

3. Dua proyek jadi perhatian utama

Menteri AHY mengatakan penyelesaian persoalan lahan pada dua proyek di IKN, yakni pengendalian banjir Sepaku dan Jalan Tol Segmen 6A dan 6B menjadi perhatian utama saat ini. (IDN Times/Erik Alfian)

AHY menambahkan, lahan yang masih belum klir tersebut berada di proyek pengendalian banjir sepaku, ruas jalan tol 6A dan 6B.

“Sebetulnya ini yang masih tersisa, tapi kami juga akan terus mengawal. Sehingga proyek pembangunan kawasan perkantoran juga bisa berjalan,” kata dia.