Aksi Panas di Samarinda, Mahasiswa Nilai Gratispol Gagal Total

24 Feb 2026, 11:19 WIB

Program Gratispol akan mulai dijalankan Juli 2025. (Dok. Disdikbud Balikpapan)

Samarinda, IDN Times - Puluhan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menggelar aksi unjuk rasa satu tahun kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, Senin (23/2/2026) pukul 15.00 Wita.

Mereka membakar ban bekas dan menyampaikan orasi secara bergantian. Situasi sempat memanas ketika gubernur tak kunjung menemui massa. Aksi saling dorong dengan aparat pun terjadi, bahkan beberapa mahasiswa nekat memanjat pagar kantor gubernur.

Koordinator Lapangan GERAM, Angga, menilai program unggulan Pemprov Kaltim bertajuk “Gratispol” gagal total dan tidak merata dalam pelaksanaannya.

“Pemprov bicara besar di media soal Gratispol, padahal implementasinya minim. Banyak mahasiswa di Unmul sudah mendaftar sesuai prosedur, tapi namanya tidak masuk. Kami pertanyakan, gratisnya di mana?” tegas Angga diberitakan Antara.

Sebagai bentuk protes, mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan “Waluhpol” yang mereka artikan sebagai janji bohong.

1. Gubernur Kaltim menemui mahasiswa

Ilustrasi Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) menggelar aksi di Kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim dalam pemberantasan korupsi, Jumat (25/7/2025). Foto istimewa

Sekitar pukul 16.20 WITA, Gubernur Rudy Mas’ud akhirnya keluar dari kantornya dan menemui massa aksi. Tanpa sekat pembatas, ia memilih duduk bersila di halaman kantor untuk berdialog langsung dengan mahasiswa.

Menanggapi tudingan tersebut, Rudy memaparkan data perbandingan realisasi beasiswa. Ia menyebut, program beasiswa sebelumnya hanya menjangkau sekitar 5.000 penerima. Sementara melalui program Gratispol, pada 2025 telah menjangkau 24.492 mahasiswa dengan realisasi anggaran Rp127,88 miliar.

“Pada 2026, kami sudah menyiapkan anggaran Rp1,37 triliun dengan target 158.981 mahasiswa dari semester dua hingga delapan,” ujar Rudy.

2. Kendala distribusi Program Gratispol

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud memberikan keterangan kepada wartawan terkait kemungkinan penyusutan transfer ke daerah dari pusat. (IDN Times/Erik Alfian)

Terkait janji “gratis total” saat kampanye yang kini dipertanyakan mahasiswa, Rudy mengakui adanya kendala regulasi dari pemerintah pusat. Menurutnya, aturan Kementerian Dalam Negeri membatasi pengalokasian anggaran tanpa klasifikasi yang jelas.

“Waktu kampanye memang ingin gratis semuanya, tetapi aturan Kemendagri membatasi. Rentang UKT sangat jauh. Misalnya, UKT kedokteran bisa Rp25 juta, sementara jurusan lain Rp1,5 juta. Tidak mungkin disamakan. Untuk kedokteran, kami cover maksimal Rp15 juta,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa proses verifikasi penerima beasiswa dilakukan oleh pihak kampus sesuai regulasi, termasuk batasan usia penerima S1 maksimal 25 tahun.

3. Keberlangsungan pembangunan infrastruktur di perbatasan

Anggaran senilai Rp120 miliar sudah disiapkan pemerintah untuk perbaikan akses di Mahulu. (Dok. Pemprov Kaltim)

Selain sektor pendidikan, Rudy turut memaparkan capaian pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari upaya pemerataan. Salah satunya pembukaan akses jalan Tering–Ujoh Bilang sepanjang 23 kilometer yang menghubungkan Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu.

Ia juga mengundang mahasiswa untuk menghadiri peresmian Jembatan Sungai Nibung di Kutai Timur, yang pembangunannya dimulai sejak 2014 dan baru rampung tahun ini.

Di akhir aksi, Rudy menandatangani pakta integritas di hadapan massa sebagai komitmen menindaklanjuti tujuh poin tuntutan mahasiswa, termasuk isu ekologis, hak buruh, dan transparansi APBD.

Aksi mendapat pengawalan ketat dari jajaran Polresta Samarinda. Meski sempat diwarnai ketegangan, dialog berakhir dengan penyerahan aspirasi secara simbolis kepada perwakilan Pemprov Kaltim.