Balikpapan, IDN Times – Rencana pemekaran Kecamatan Balikpapan Utara mulai masuk tahap serius. Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kini sedang memetakan kelurahan mana saja yang berpotensi dimekarkan sebelum akhirnya membentuk kecamatan baru.
“Aspek wilayahnya lagi kita petakan, baik di timur, utara, maupun barat. Syaratnya jelas, minimal satu kecamatan harus punya lima kelurahan. Jadi pemekaran kelurahan harus lebih dulu,” kata Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Pemkot Balikpapan, Zulkifli.
Menurut Zulkifli, sejumlah kelurahan seperti Manggar, Karang Joang, hingga Graha Indah masuk daftar kajian. Luasan wilayah dan jumlah penduduk yang padat membuatnya dinilai memenuhi syarat administratif maupun teknis.
“Beberapa gabungan kelurahan dari timur, utara, dan sebagian barat bisa membentuk kecamatan baru. Karyangau, misalnya, luas wilayahnya cukup potensial, tapi jumlah penduduknya masih kita hitung,” jelasnya.
Agar lebih matang, Pemkot Balikpapan menggandeng konsultan dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Kajian tersebut akan menyoroti data kependudukan, tata ruang, infrastruktur, hingga pelayanan publik.
“Nanti akan kita ekspos khusus setelah finalisasi. Jadi masyarakat tahu jelas, mana wilayah induk dan mana wilayah pemekaran,” tegas Zulkifli.
Selain pemekaran kecamatan, opsi pemekaran kelurahan hingga RT juga terbuka. Namun, khusus RT dibatasi syarat minimal 300 kepala keluarga agar tetap efektif.
Zulkifli menekankan, tujuan utama pemekaran ini adalah meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Selama ini warga yang jauh dari kantor kecamatan kerap mengeluhkan akses administrasi yang memakan waktu.
“Dengan pemekaran, pelayanan bisa lebih cepat, efektif, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Balikpapan Utara sendiri tercatat sebagai kecamatan terluas di Kota Balikpapan. Pertumbuhan penduduk dan pembangunan permukiman baru di kawasan tersebut terus meningkat, sehingga beban pelayanan di kecamatan induk makin berat.
Meski begitu, proses pemekaran tetap butuh waktu, kajian matang, serta persetujuan dari pemerintah provinsi hingga pusat. “Target kita, hasil kajian bisa dipaparkan ke publik dalam waktu dekat, lalu dilanjutkan ke tahap administrasi sesuai aturan,” tutup Zulkifli