Bank Dunia Transfer Dana 20,9 Juta Dolar untuk Kurangi Emisi

01 Feb 2024, 12:58 WIB

Diseminasi Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Balikpapan (31/1/2024). (IDN Times/Fatmawati)

Balikpapan, IDN Times - Indonesia telah menerima pembayaran di muka atau advance payment sebesar USD20,9 juta dari World Bank atau Bank Dunia. Sementara sisanya USD89,1 juta direncanakan bakal diterima setelah laporan pengurangan emisi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terverifikasi.

Ini adalah dana Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) yang selanjutnya akan disalurkan ke desa dan kelompok masyarakat. Sebelumnya, perjanjian penyalurannya telah ditandatangani oleh Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) bersama Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemeraintah.

1. Insentif pembayaran bagi level nasional hingga desa dan kelompok masyarakat

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyampaikan sambutan. (Istimewa)

Ini merupakan tindak lanjut perjanjian pembayaran pengurangan emisi antara World Bank dan Pemerintah Indonesia. World Bank telah melakukan evaluasi kinerja Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam menurunkan emisi melalui program REDD+ sejak 2019 hingga 2020. Di mana, hasilnya terjadi pengurangan emisi hingga 22 juta ton CO2E.

"Dana ini akan disalurkan kepada penerima manfaat dari level nasional, sub-nasional, hingga ke tingkat tapak di daerah. Saat ini dana dari pembayaran di muka telah disalurkan kepada sembilan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Kaltim pada 2023. Dana ini didistribusikan melalui APBD kabupaten/kota," beber Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik.

Akmal juga menjelaskan, FPCF memberikan penghargaan lewat insentif pembayaran, kepada seluruh pelaku yang berkontribusi kepada program dan kegiatan pengurangan emisi.

"Pelaku-pelaku ini lah tersebar di level nasional, daerah, bahkan level tapak atau desa dan masyarakat," imbuhnya.

2. Alokasi untuk lima komponen utama pengurangan emisi

pexels

PCFC Disebut memiliki nilai strategis bagi Indonesia. Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto mengungkapkan, program ini merupakan penyaluran dana dalam kerangka RBP REDD+ berbasis yuridiksi pertama di Indonesia. Pembayaran pertama di kawasan Asia Pasifik bagian timur dari program PCPF.

"BPDLH sebagai pengelola dana ini berkomitmen bersinergi agar penyaluran dana dapat terkawal dengan baik. Mulai dari segi proses penyaluran, pendampingan, pemakaian, hingga pelaporannya. Di mana salah satunya untuk penyaluran dana desa dan kelompok masyarakat," sebutnya.

Dana ini akan dialokasikan untuk lima komponen utama. Yaitu tata kelola hutan dan lahan, meningkatkan pengawasan dan administrasi hutan, mengurangi deforestasi dan degradasi hutan dalam area berlisensi, alternatif berkelanjutan untuk masyarakat dan manajemen dan pemantauan proyek.

"Kami berharap dana PCPF akan meningkatkan kinerja Provinsi Kaltim dalam menjalankan program dan kegiatan pengurangan emisi. Provinsi Kaltim juga diharapkan bisa jadi poros dalam aksi iklim dan bisa dicontoh provinsi lainnya melalui program serupa," tuturnya.

3. Desa dan masyarakat sebagai ujung tombak kawasan hutan

ilustrasi hutan Aokigahara (unsplash/ArthemShuba)

BPDLH juga menggelar diskusi panel untuk memperkenalkan PCPF. Yaitu memperkenalkan gambaran umum mengenai implementasi PCPF ini. Selain itu juga dilakukan diskusi mengenai pentingnya partisipasi para pihak dalam mendukung pelaksanaan program PCPF.

"Desa dan masyarakat merupakan ujung tombak kawasan hutan. Di provinsi Kaltim penyaluran dana ke desa melibatkan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintah. Yang tugasnya adalah sebagai lembaga perantara dan mendampingi serta meningkatkan kapasitas masyarakat desa," ungkap perwakilan Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kaltim, Muriyanto.

Penyaluran dana ini juga dipastikan telah dikelola sesuai dengan mandat secara transparan dan akuntabel, mengacu dokumen benefit sharing plan (BSP).