BPS Kalbar Minta Warga Tak Tolak Petugas Sensus, Data Dijamin Rahasia

Ia menjelaskan, BPS tidak pernah memublikasikan data pribadi masyarakat. Seluruh hasil pendataan diolah menjadi data statistik yang menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan.

"Yang kami sajikan adalah data agregat, bukan data perorangan. Tugas BPS memotret kondisi riil di lapangan sebagai dasar perencanaan pembangunan," ujarnya.

Selain dilindungi regulasi, Saichudin memastikan sistem keamanan data BPS juga diperkuat dengan teknologi enkripsi. BPS bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menjaga keamanan sistem pengelolaan data.

Menurutnya, aplikasi Faseh yang digunakan petugas sensus telah dilengkapi sistem keamanan berlapis sehingga seluruh data yang dikirim dari lapangan langsung terenkripsi.

"Data yang dikirim melalui aplikasi Faseh sudah terenkripsi. Kami juga bekerja sama dengan BSSN untuk pengamanan sistem. Bahkan BPS beberapa kali melakukan pengujian keamanan dengan melibatkan para hacker nasional dan hasilnya sistem tetap aman," jelasnya.

Saichudin menambahkan, hingga kini tidak pernah terjadi kebocoran data yang bersumber dari sistem BPS.

"Kalau ada kebocoran data dari tempat lain itu berbeda. Namun, data masyarakat yang dikelola BPS tetap aman karena sistemnya sudah terenkripsi," tegasnya.

Meski demikian, ia mengakui masih ada sebagian kecil warga yang sempat menolak kedatangan petugas sensus. Kondisi tersebut umumnya terjadi karena masyarakat belum memahami tujuan pendataan.

Ia mencontohkan pengalamannya saat mendampingi petugas sensus yang sempat ditolak seorang warga.

"Awalnya petugas hendak meninggalkan lokasi karena ditolak. Setelah saya jelaskan bahwa tugas BPS hanya melakukan pendataan dan seluruh data dijamin kerahasiaannya, akhirnya warga bersedia memberikan informasi sehingga pendataan berjalan lancar," tuturnya.

Karena itu, Saichudin mengimbau masyarakat Kalimantan Barat agar menerima kedatangan petugas sensus yang dilengkapi tanda pengenal resmi. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat penting karena hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional dalam satu dekade mendatang.

"Jangan khawatir memberikan data kepada petugas BPS. Data masyarakat dijamin aman dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik demi menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran," pungkasnya.